August 3, 2020

Dinasti Politik Dalam Pilkada




Dinasti Politik Dalam Pilkada

Model kandidasi politik yang berkembang di Indonesia dapat dikatakan sebagai cek kosong kandidasi. Pemilih tidak memiliki akses untuk terlibat, apalagi dilibatkan dalam proses politik yang amat penting.

Oleh  :  Moch Nurhasim

Dominannya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia bukanlah isu baru. Ini semua sebagai dampak dari mandeknya proses kaderisasi partai kita sehingga politik kekerabatan telah mengisi ruang kosong proses kaderisasi politik di era Reformasi. Bedanya, di era Orde Baru ada ”konsentrasi” politik kekerabatan pada sedikit orang, sementara di era Reformasi politik kekerabatan telah meluas hingga tingkat paling rendah (hingga desa).

Fenomena calon kepala daerah yang diisi oleh kerabat politik di tingkat nasional dan lokal menandakan perkembangan politik kita terjebak orientasi dangkal. Pertimbangan kalah menang dalam pilkada jauh lebih menonjol ketimbang perhitungan penyiapan kader-kader politik secara jangka panjang. Akibatnya, pengisian jabatan-jabatan politik yang penting tak bisa lepas dari kepentingan politik keluarga. Sebut saja beberapa nama yang maju pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang, yaitu Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Jokowi), Hanindhito Himawan Pramono (putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung), Siti Nur Azizah (putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin), dan sejumlah keluarga tokoh politik tingkat nasional hingga lokal.

Representasi simbolik

Model kandidasi politik pilkada yang kental dinasti politik telah mengubah makna representasi politik. Hanna Fenichel Pitkin dalam buku klasiknya, Representation, menyebut ada tiga jenis representasi, yakni deskriptif, simbolik, dan agen. Deskriptif berkaitan dengan keinginan orang banyak, sementara simbolik lebih menjadi representasi dari sebuah kepentingan, dan agen mencerminkan kepentingan aktor agar bertindak seperti keinginan para pemilihnya dalam pemilu.Representasi simbolik adalah cermin dari proses kandidasi politik yang eksklusif, ditentukan oleh segelintir elite. Pertimbangan kalah menang dalam pilkada jauh lebih menonjol ketimbang perhitungan penyiapan kader-kader politik secara jangka panjang.

Meskipun ada penolakan dari bawah—tingkat dewan pimpinan cabang (DPC), misalnya—keputusan dewan pimpinan pusat (DPP) tidak boleh diganggu gugat. Kondisi demikian terjadi akibat pola kandidasi politik tak pernah mencerminkan demokrasi internal partai yang sebenarnya.

Ruang demokrasi internal partai cenderung dikooptasi oleh kepentingan politik elite. Selain dikooptasi, demokrasi internal partai diubah substansinya menjadi musyawarah segelintir orang dalam memutuskan masa depan partai di satu sisi dan masa depan kepemimpinan politik yang akan berdampak pada masyarakat luas di sisi yang lain.


Apa dampaknya? Proses kandisasi politik—khususnya pada penentuan calon kepala daerah di tingkat lokal, tidak perlu merespons keinginan kader partai. Kepentingan simbolik, siapa yang akan dicalonkan, adalah hak ketua umum partai. Karena itu, penentuan calon kepala daerah menjadi misteri karena rekomendasi ketua umum dan sekjen partai menjadi surat sakti yang bisa mengalahkan prosedur internal yang telah dianut oleh partai politik.

Dalam banyak kasus, proses pencalonan terkadang di luar nalar. Umumnya calon kepala daerah yang berasal dari kerabat politik atau politik kekerabatan diajukan melalui beberapa proses, di antaranya pertama, penguasaan struktur partai di tingkat kabupaten dan/atau provinsi baru kemudian mengajukan diri sebagai calon dalam proses seleksi internal partai (khususnya di tingkat DPP).

Kedua, politik jalan pintas yang biasanya disebabkan kerabat politiknya memiliki hubungan kedekatan dengan ketua umum partai atau orang penting di partai. Ketiga, melalui agen khusus yang memiliki akses ke ketua umum partai. Ketiga pola di atas umumnya sering terjadi pada proses kandidasi penentuan calon kepala daerah. Perdebatan lalu mencuat ke permukaan, apakah pola-pola tersebut salah? Terhadap hal itu, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, apakah partai memiliki standar pengujian terhadap setiap kandidat yang mendaftar secara akuntabel? Artinya, dalam menentukan seseorang sebagai kandidat yang terpilih bergantung pada kriteria yang adil sebagai basis pertimbangan partai dalam menentukan calon. Kedua, apakah prosesnya terbuka atau tertutup? Dan ketiga, siapa yang dominan terlibat dalam proses penentuan calon kepala daerah?

Ketiga pola di atas umumnya sering terjadi pada proses kandidasi penentuan calon kepala daerah.

Sebagai contoh, dalam politik di Amerika Serikat, politik keluarga menjadi salah satu unsur yang tak bisa dilepaskan dalam kandidasi politik, baik dalam mencari sosok calon presiden, senator dan anggota DPR, maupun gubernur. Yang berbeda ialah setiap calon memiliki kesempatan yang sama untuk diuji, baik secara elektoral maupun kemampuan politiknya. Pengujian calon ditentukan melalui pemilu pendahuluan pada internal partai. Setiap calon memiliki kesempatan yang sama, konstituen dan kader partailah yang berhak menentukan siapa calon yang akan diusung oleh partai.

Sementara pada kasus partai-partai di negara-negara Eropa, prosesnya tidak terbuka seperti di Amerika Serikat. Partai di Eropa lebih memilih cara demokrasi ”terbatas” secara internal. Mekanisme yang dikembangkan adalah setiap calon (kandidat) akan dipilih oleh delegasi dari partai yang berasal dari kader, pengurus, dan elite- elite partai. Proses penjaringan dan penentuan kandidat melibatkan banyak orang.Bagaimana dengan kasus Indonesia? Rasanya sudah menjadi rahasia umum, kedua pola proses kandidasi politik di atas, baik praktik di Amerika Serikat maupun di sejumlah negara di Eropa, tidak dijadikan sebagai pembelajaran (benchmarking).Indonesia memiliki pola sendiri, di luar kedua pola yang disebut di atas. Ciri utama dari pola kandidasi politik partai di Indonesia adalah pola eksklusif yang cenderung tertutup. Sumber kader yang dipilih bisa sama dari politik kekerabatan seperti di Amerika atau kawasan lain, tetapi mekanisme pemilihan yang membedakannya.

Pola kandidasi politik di Indonesia lebih cenderung pada pola oligarki partai karena dalam prosesnya hanya melibatkan sedikit orang. Beberapa partai menggunakan panitia seleksi (nominating committee), tetapi hasil akhir penentunya adalah ketua umum.

Ketua umum partai menjadi penentu segalanya. Ciri demikian tidak bisa disepadankan dengan demokrasi internal di negara yang demokrasinya sudah maju. Dalam wujud yang lebih praktis, cara kandidasi politik demikian umumnya dikemas sebagai demokrasi internal yang cacat karena oligarki dan kepentingan simbolik elite partai jauh lebih dominan ketimbang kepentingan-kepentingan representasi yang lebih luas.

Cek kosong kandidasi

Oleh karena itu, model kandidasi politik yang berkembang di Indonesia dapat dikatakan sebagai cek kosong kandidasi. Apa maksudnya? Pemilih tidak memiliki akses untuk terlibat, apalagi dilibatkan dalam proses politik yang amat penting. Jangankan pemilih, pengurus partai di tingkat lokal pun jarang yang didengar suaranya, apalagi dilibatkan dalam musyawarah.

Alasan penentuan kandidat yang didasarkan pada kerabat politik terkadang dimanipulasi dengan politik pencitraan elektabilitas. Modal sebagai anak, menantu, istri, keponakan, dan cucu dari tokoh-tokoh politik tertentu dijual dalam pilkada. Gaya berpolitik demikian ibarat mendayung politik dalam ruang politik tradisional.

Para elite politik memanfaatkan kondisi budaya yang masih permisif terhadap anak pejabat, anak orang kaya, anak kiai, anak tokoh-tokoh besar, dan lainnya. Politik kekerabatan kemudian dikemas dalam narasi yang tidak mendidik, bukan program dan pengalaman politik yang ditawarkan, melainkan jejaring patron-klien politik yang lebih ditonjolkan.

Kondisi politik demikian akan menimbulkan munculnya kader-kader partai dadakan dan kader karbitan. Kehadiran mereka telah memotong dan merusak sistem pengaderan internal partai politik. Dan, yang lebih mengenaskan, apabila pengisian jabatan-jabatan politik strategis lebih condong pada politik kekerabatan justru mendorong perubahan organisasi partai dari organisasi politik bersama menjadi organisasi politik dinasti atau keluarga.

Moch Nurhasim Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI.

Sumber  :  https://www.kompas.id/baca/opini/2020/07/30/pilkada-dinasti-politik/   atau Kompas.id. 30 Juli 202006:10 WIB•6 menit baca


June 2, 2020

7 Cara Menulis Artikel Yang Disukai Koran



7 Cara Menulis Artikel Yang Disukai Koran



Mengirimkan artikel ke Koran atau umumnya kolom opini di media massa, mungkin menjadi dambaan bagi para penulis. Entah menulis untuk  koran berskala nasional atau pun lokal, yang jelas ada prestise tersendiri bagi penulisnya serta kepuasan berbagi perspektif pada masyarakat. Namun demikian, kita harus punya perhitungan, sebab kita akan bersaing dengan banyak penulis profesional. Keraskah persaingan itu? Jawabnya tentu relative. Kalau tulisan anda memang bagus dan berkualitas serta pada waktu yang tepat, maka kemungkinan artikel anda untuk dimuat besar sekali. Tetapi apakah itu suatu jaminan? Tentu tidak, sebab pada ahirnya yang berhak menentukan dimuat tidaknya tulisan anda tersebut tergantung Redaksi dan Pimpinan Redaksinya. 
Dalam upaya menulis di media arus utama ini, kita perlu banyak belajar dari penulis lain tentang keberhasilan mereka menembus media massa. Yakni dengan membaca artikel-artikel mereka serta memperhatikan waktu artikel tersebut dimuat.  Salah satu rubrik paling polpuler adalah opini, dimana banyak penulis profesional begitu antusias menulis di sini. Karena itu, saya ingin mengatakannya di sini, bahwa mencoba kemampuan menulis anda bisa diukur dari sisi ini. Meski demikian bukan berarti sebuah tulisan yang tidak bisa dimuat di suatu kolom opini Surat Kabar berarti tulisan tersebut jelek. Dalam hal ini ada terpaut soal selera. Tetapi sebagai calon penulis professional hal seperti ini bisa jadi pertanda. Mampukah anda membuat tulisan dan dimuat di Koran tersebut. Mulailah berjenjang, urutkan dari Koran kecil di kota anda, kemudian ke kota tetangga dan seterusnya hingga Koran terbaik di negeri ini. Menurut saya ide seperti itu akan mampu menumbuhkan adrenalin kepenulisan anda, dan itu sesuatu yang menarik.
Saya pernah berada pada kondisi seperti itu, tetapi motivasinya berbeda. Waktu tahun-tahun 70 an saat masih mahasiswa di UGM Yogyakarta, saya berjuang untuk bisa menjadi penulis Koran demi mendapatkan honornya. Saat itu belum ada computer, belum ada wifi dan kehidupan Online. Yang ada barulah mesin tik dan Tip Eks sebagai penghapusnya. Di tengah berbagai keterbatasan dan kegiatan perkuliahan, saya melakukan pelatihan menulis dengan otodidak ( Kisah selengkap nya sobat bisa lihat dibuku saya: Ketika Semua Jalan Seolah Tertutup… Menulis Malah Memberiku Semuanya). Hasilnya setelah enam bulan berjuang barulah satu tulisan saya dimuat di Koran  Dua Mingguan Eksponen di jalan KH Dahlan-Yogyakarta. Senangnya bukan main.


 Dua bulan berikutnya, hampir semua Koran nasional sudah menerbitkan artikel-artikel saya. Yang Paling melegakan, saya dapat mempertahankan penghasilan honor dari tulisan saya tiap bulannya antara 17-35 ribu rupiah. Sutau capaian yang tidak sederhana. Saya masih ingat anak bupati yang kostnya di Realino waktu itu wesselnya baru sebesar Dua puluh lima ribu rupiah. Harga beras per Kg baru tiga puluh rupiah. Jadi harga satu artikel di harian Nasional seperti Kompas-Sinar Harapan dan Surabaya Post waktu itu bervariasi antara 17,500 sampai 30,000 rupiah atau setara dengan 580 kg -1000 kg beras ukuran sedang, sementara Koran Lokal seperti Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat dan Suara Merdeka bervariasi antara 1500-2500 rupiah. Berkaca dengan pengalaman ini maka menjadi penulis professional adalah soal kemauan.
Inilah beberapa tips atau kiat yang umumnya dilakukan para penulis pemula, sehingga tulisannya berhasil menembus media. Di antaranya;
Perhatikan gaya penulisan media tersebut. Demikian juga dengan gaya penulisan opininya di koran tersebut, sebab masing-masing media mempunyai standar dan selera penulisan yang berbeda.
Topik Aktual. Koran terbit setiap hari, isu berubah setiap saat. Untuk menulis topik aktual, tantangannya adalah  untuk tidak hanya mengerti isu-isu terdahulu tapi juga memprediksi isu yang akan datang. Karena itu mengikuti isu yang tengah berkembang di media tersebut, namun bukan semacam berita melainkan opini dengan berbagai perspektif. Sebagai penulis opini, kita dituntut cermat menghadirkan perspektif baru untuk mengurai persolan yang tengah terjadi bahan penulisan melalui tersebut tersebut.


Ide Orisinal, Bukan Plagiat atapun Kompilasi. Terka dang data didapat dari tulisan lain. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai data itu justru menjadi yang utama dalam tulisan. Kembangkan ide terlebih dahulu baru kemudian data mengikuti.
 Argumentasi Logis.Logisme adalah syarat mutlak supaya ide dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena, tujuan menulis sejatinya adalah untuk menyumbangkan solusi dan tidak bertele-tele. Kurangi kata ‘kita’. Karena kata ‘kita’ mengesankan tulisan tersebut adalah tajuk rencana atau tulisan untuk meyapa redaksi. Sebut saja saya atau penulis kecuali kalau sifatnya memang sudah common sense.
Mengikuti Aturan.Perhatikan betul ejaan yang digunakan. Perhatikan pula aturan yang ditentukan oleh redaksi, misalnya: jenis tulisan, jumlah karakter, margin, spasi, dan seterusnya. Sebaik-baiknya tulisan tapi jika tidak mengikuti aturan tetap akan ditolak oleh redaksi. Kemudian menggunakan Bahasa yang Sopan.Keba nyakan media kini menerima tulisan melalui e-mail. Karena kemudahan ini, terkadang kaidah dan etika menulis surat terabaikan. Tulislah isi e-mail dengan sapaan kepada redaksi dan berisi maksud e-mail tersebut dengan bahasa yang sopan. Dengan begitu, redaksi jadi lebih merasa dihormati.
Perbanyak referensi. Sebuah tulisan akan sulit meyakinkan redaksi kolom opini jika referensinya kurang meyakinkan, entah itu sebagai data penguat, atau teori yang digunakan dalam menopang perspektif tulisannya. Meski referensi yang berlebihan juga pasti akan menyebalkan, dan itu tentu tidak disukai.
Afiliasi dalam sebuah lembaga atau organisasi. Biasanya, background seorang penulis opini juga dipertim bangkan. Hal ini bisa dimaklumi, misalkan anda seorang peneliti dari lingkungan Kementerian Pertahanan. Meskipun apa yang anda tuliskan sebenarnya tidak jauh beda dari penulis lainnya, tetapi latar belakang anda dari Kementerian terkait telah mempunyai nilai tersendiri bagi mereka. Lagi pula Harian tersebut ada juga keinginan untuk melahirkan penulis dari lingkungan Kementerian Pertahanan. Dari pengalaman penulis sendiri, sering terasa ada perhatian dari Redaksi terkait dimana posisi penulisnya. Saya masih ingat takkala penulis melakukan penegasan batas antara Indonesia dan Papua New Guinea, semua tulisan yang saya kirimkan dari lokasi tersebut dimuat oleh media yang saya kirimi. Begitu juga pada saat saya melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, semua tulisan-tulisan dari lapangan tersebut dimuat oleh media yang saya kirimi. Kesan saya waktu itu, redaksinya seperti ingin membantu penulisnya. Dengan kata lain latarbelakang si penulis termasuk sesuatu yang jadi pertimbangan redaksi.
Juga jangan lupa untuk melampirkan data diri penulis. Syarat yang satu ini juga penting. Jangan lupa cantumkan scan KTP atau tanda diri lainnya seperti nomor NPWP, nomor rekening (biasanya ada honor untuk penulis), dan foto diri . Untuk syarat seperti ini, biasanya agak berbeda antara Koran yang satu dan lainnya, karena itu perlu disesuaikan dengan permintaan media bersangkutan

January 1, 2020

Penting MenangKan PilkadaMu, Jalur Partai atau Independen Tidak Soal



Penting MenangKan PilkadaMu, Jalur Partai atau Independen Tidak Soal

Kalau mau maju Pilkada, cita-citanya ya Pasti Ingin Menang. Mau menang Dalam  Pilkada? Ya pastilah… semua peserta Pilkada menginginkan agar bisa memenangkan pertarungan dalam Pilkada. Masalahnya, apakah lebih mudah memenangkan Pilkada lewat jalur Partai atau Jalur Independen? Apakah kampanye akan lebih moncer lewat mesin partai atau lewat Lembaga Survei atau lewat Konsultan Politik? Dan mana yang lebih mahal? Ya selama ini umumnya orang hanya percaya kalau mau menang dalam Pilkada ya Calon tersebut haruslah punya elektabilitas serta ketokohan yang baik. Artinya Calon tersebut sudah lama berkecimpung di tengah-tengah masyarakat serta mempunyai reputasi yang baik. Semua percaya kalau tokoh seperti itu memang pasti akan mendapat dukungan dari warga. Calon yang seperti itu dipercaya akan mudah memenangkan pertarungan di Pilkada. Masalahnya tidak banyak Tokoh yang seperti itu.
Pada pilkada serentak di Desember 2015 khususnya di Papua, ada hal yang cukup menarik perhatian saat itu yakni pada PILKADA Kabupaten  Supiori yang dimenangkan oleh pasangan melalui jalur independen.  Pada waktu peristiwa itu ada terasa efeknya dalam memberikan semangat bagi para Calon yang ikut Pilkada lewat jalur Independen. Pada Pilkada tahun 2015, jumlah pasangan calon yang mendaftar lewat jalur perseorangan tercatat ada 135 pasangan.  Jumlah ini ternyata mengalami penurunan pada Pilkada tahun 2017. Di tahun tersebut, angkanya turun menjadi hanya 68 pasangan, dan terus menurun.
Pada umumnya para Calon yang ikut Pilkada lewat jalur Independen adalah karena masalah Biaya. Ya biaya kalau mau ikut jalur Parpol biaya atau maharnya tidaklah murah. Sudah itu, kalau mau mengoperasikan mesin partai juga akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Belum lagi dengan masalah Birokrasinya. Jadi kalau lewat jalur independen maka dana-dana itu bisa langsung dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kampanye. Akan jadi masalah Bila. Sudah lewat jalur Independen tetapi tidak juga memanfaatkan Konsultan Politik atau Lembaga Survei, dan dananya juga sangat terbatas.  Ya memang lain lagi. Enaknya lewat jalur Indepen, ya kalau bisa menang lewat jalur Independen maka beban politiknya jauh lebih “bebas” daripada lewat jalur Partai yang pada umumnya dikunci lewat “kontrak politik” atau ada deal-deal tertentu yang seringkali cukup mengikat.
Namun satu hal yang perlu digaris bawahi. 



Kalau mau maju Pilkada tanpa punya uang dan tidak lewat jalur Partai. Maka jelas itu adalah sesuatu yang menyalahi kodratinya. Intinya kalau memang mau maju jadi Calon Pilkada yang harus professional, pakailah jalur partai dan jadilah besar bersama partai. Kalau anda seorang professional tetapi ingin maju Pilkada maka anda memang harus punya dana. Artinya akalau anda datang di luar katagori itu. Yakni bukan orang partai dan juga tidak punya uang tetapi ingin maju lewat pilkada, jelas ada yang enggak nyambung di sana. Anda hanya melampiaskan “hasrat politik” anda saja.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw memprediksi, minat pasangan calon perseorangan atau independen untuk ikut serta pada kontestasi Pilkada 2020 bakal sepi. Calon kepala daerah diprediksi bakal didominasi dari kalangan partai politik. Sebab, selain syarat calon perseorangan berat, oligarki pada penyelenggaraan negara juga semakin menguat. "Prediksi saya calon perseorangan di (Pilkada) 2020 makin sedikit. Karena oligarki kita makin kuat, apalagi persyaratan calon perseorangan berat," kata Jerry dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).
 UU Pilkada Seharusnya perlu direvisi, Jerry mengatakan, setidaknya, ada empat hal yang menandakan menguatnya oligarki. Pertama, maraknya politik uang. Persoalan ini, baik di pilkada maupun pemilu, belum juga dapat dituntaskan. Kedua, adanya politik dinasti yang dikuasi  elite. Ketiga, makin banyaknya calon kepala daerah tunggal, dan terakhir makin sedikitnya calon perseorangan. "Empat hal ini menurut nya memperlihatkan memang oligarki itu akan makin kuat, karena jabatan dan demokrasi sebagai wacana-wacana kita itu dikuasai oleh para elite," ujar Jerry. "Dan para elite lah semua yang menentukan hajat hidup demokrasi kita, hajat hidup pemilu kita, dan hajat hidup orang-orangnya," lanjutnya.
Apa yang dikatakan oleh Jerry terkait Oligarki mungkin ada benarnya, tetapi hemat saya terlalu dibesar-besarkan. Karena, sejatinya  Pilkada dan pemilihan umum pasti akan melahirkan oligarki baru dalam sebuah sistem pemerintah. Kalau sistem Pilkada dan Pemilu nya baik pastilah melahirkan Oligarki baru. Artinya bukan Oligarki yang itu-itu saja. Pada pemahaman yang sederhana, oligarki politik adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada ditangan minoritas kecil. Menurut Jeffry A Winters (2011) Oligarki mengkonstruksikan pada dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki yang bertautan dengan kekuasaan dan kekayaan materil. Dimensi kedua, oligarki yang terikat dengan jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik.
Yang jelas untuk saat ini memang persyaratan bagi para Calon Pilkada lewat jalur independen jelas jauh lebih berat.  Karena memang sistemnya dibentuk untuk memperkuat sistem ke partaian. Sebagaimana kita maklumi bahwa Partai Politik adalah elemen penting dalam demokrasi seperti juga yang kita lihat di negara negara lain. Secara teori dan secara per -undang-undangan sekurang kurangnya mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi edukasi politik, rekrutment politik dan menyerap dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat.Bukanlah barang haram kalau dikatakan bahwa Partai Politik berjuang untuk merebut kekuasaan dan kekuasaan itu akan digunakan untuk merealisasikan program partai yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya ada peran luhur Partai Politik untuk peningkatan kemajuan bangsanya. Semua itu demi kepentingan Rakyat.
Untuk jalur independen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, sebagai dasar Pilkada Serentak 2020, potensi bakal calon independen untuk bisa maju menjadi kandidat semakin sulit. Karena syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju tingkat bupati/wali kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT hingga 250.000; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250.000-500.000; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500.000-1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta. Pun hal tersebut tidak hanya berbentuk berkas administrasi saja, namun harus dibuktikan dengan metode verifikasi faktual yang harus memeriksa seluruh dokumen dukungan untuk calon independen yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu dukungan.



Menangkan PilkadaMu

Kalau mau memenangkan Pilkada, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar lebih mudah dalam memenangkan pertarungan dalam Pemilukada. Pertama, kemasan figur. Kedua, program kerja, dan ketiga kinerja mesin kampanye politik sebagai pendulang suara. Jika ingin menang tiga faktor ini harus digarap serius.  Diatas semua itu anda harus punya data yang valid yang diperoleh dari hasil Riset yang baik dan benar. Anda harus punya atau mampu membiayai Tim Riset yang bisa memberikan data yang sebenarnya. Tugas tim riset fokus untuk mencari data-data pendukung. Jelasnya melakukan riset tentang kondisi masyarakat di daerah Pilkada untuk mengetahui peta politiknya. Bagaimana tingkat dukungan awal para pemilih kepada para calon yang akan ikut berkompetisi. Data-data inilah kemudian yang di analisis dan dijadikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan tim sukses. Baik dalam bentuk pencitraan politik, rumusan program kerja atau tindakan lain. 
Tim riset harus bekerja secara objektif dalam melihat realitas politik yang ada sebagaimana adanya. Dari data Tim Riset inilah di visualkan perwujudan Tokoh. Pemolesan Tokoh sehingga menjadi Idola warga yang dipadukan dengan Program Kerjanya.  Sedangkan tim sukses bertugas melakukan mobilisasi terkait rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil Tim Riset. Jadi ada dua tim, yaitu tim riset dan tim sukses. Sebagai kandidat anda bisa memilih Tim Riset dan sekaligus menjadikannya bagian dari Tim Sukses, atau membuatnya dua bagian yang berbeda. Tetapi tetap dalam satu manajemen.
Menurut survey yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press terhadap sekitar 200 konsultan politik di seluruh dunia pada tahun 1997 – 1998, ditemukan fakta bahwa kualitas dari pesan-pesan kampanye politik dan strategi pencitraan para calon pemimpin yang maju Pilkada merupakan faktor utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilihan, sehingga selain faktor biaya yang mutlak dipersiapkan untuk menggerakkan mesin politik calon kandidat, pencitraan calon pilkada merupakan kunci penentu kemenangan.
Bagi sebagian besar warga pendekatan program kerja yang ditawarkan oleh calon pilkada hanya akan dimengerti oleh publik yang “melek” politik. Tetapi bagi publik yang “buta” politik, mereka akan lebih suka melihat citra para calon pemimpin itu sendiri. Pengertian citra dalam hal ini berkaitan erat dengan suatu penilaian, tanggapan, opini, kepercayaan publik, asosiasi, lembaga dan juga simbol simbol tertentu terhadap personel yang diusung oleh partai. Dengan demikian, tanggapan dan penilaian publik merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian tentang Citra. Citra (image) adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadap obyek tersebut akan ditentukan oleh citra obyek yang menampilkan kondisi yang paling baik. Karena itu Pencitraan adalah salah satu kunci sukses pilkada anda.
Jadi dalam garis besarnya memasarkan seorang calon Pilkada tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk atau jasa kepada target pasarnya. Pada dasarnya, jika diibaratkan pemasaran produk, target pasar untuk pemilukada adalah para pemilih (voters), yang kalau kita cermati secara lebih teliti terbagi dalam empat (4) segmen. Segmen pertama adalah pemilih ideologis (ideologist voters); yang kedua adalah pemilih tradisional (traditional voters); yang ketiga adalah pemilih rasional (rational voters) yang terbagi dalam pemilih intelektual dan non partisan; dan yang keempat adalah pemilih yang masih berubah-ubah (swing voters). Dari data empiris memperlihatkan persentasenya sebagai berikut : Ideologist dan Traditional Voters menguasai sekitar 40% dari market share, sedangkan Rational Voters dan Swing Voters menguasai sekitar 60% dari market share (Priosoedarsono, 2005 ). Nah sebagai calon Gubernur, calon bupati atau calon walikota anda dan tim sukses anda harus dapat merebut suara tersebut sebanyak bisa.
Jadi apakah anda lewat Jalur Partai atau jalur Independen sebenarnya bukanlah masalahnya. Tetapi bagaimana anda bisa memanfaatkan Tim Riset yang baik, memanfaatkan mesin partai secara maksimal dan membangun Tim Sukses yang Solid? Itulah persoalannya. Meski anda dari jalur Independen tetapi bisa memanfaatkan Tim Riset yang baik, dan mampu memoles pigure serta Penampilan guna pencitraan sang Tokoh, serta mampu membuat Program Kerja Yang Unggul serta Kinerja Tim Kampanye yang mumpuni. Maka percayalah peluang Anda untuk menang Pilkada akan jelas dan bisa dipercaya akan berhasil.