Pilkada
Kurang Berkualitas, Harus Tegas jika Pemda Tak Alokasikan Dana.Pemilihan
kepala daerah secara serentak pada 2015 dikhawatirkan kurang berkualitas. Hal
itu akan terjadi jika pengawasan pilkada lemah akibat ketiadaan anggaran
pengawasan. Apalagi, pengawasan dalam pilkada dinilai akan lebih sulit daripada
pemilu legislatif atau pemilu presiden karena kedekatan massa pemilih dengan
para calon dalam pilkada. Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk
Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Minggu (31/5), di Jakarta, mengatakan, dampak
terbesar tidak adanya pengawasan karena pendanaan yang belum ada adalah potensi
berkurangnya kualitas pilkada.
"Kebutuhan
pengawasan dalam pilkada itu lebih tinggi daripada kebutuhan pengawasan saat
pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden. Sebab, dalam pilkada, masyarakat
lebih mudah dimobilisasi karena dekatnya jarak dengan pasangan calon kepala
daerah-calon wakil kepala daerah. Berbeda dengan pemilu legislatif ataupun pilpres,"
ujar Hafidz. Pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil, menurut Hafidz, masih
bergantung pada keberadaan pengawas. Sebab, dalam struktur penyelenggara, dari
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS),
belum memiliki mekanisme kontrol.
"Selama
KPU belum mempunyai sistem kontrol tersebut, pengawas semakin dibutuhkan,"
kata Hafidz.
Tanpa
ada pengawas, KPU hingga KPPS bisa bekerja semaunya. "Bukan hanya itu,
masyarakat juga akan kehilangan tempat untuk mengadukan dugaan pelanggaran yang
dilakukan KPU hingga KPPS ataupun partai politik," ucapnya. Hal senada
disampaikan anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo. "Saya juga khawatir
pengawasan dalam pilkada terganggu jika anggaran untuk pengawas tidak
tersedia," katanya.
Pertimbangan
politis. Lebih
jauh Arif menengarai, belum dialokasikannya anggaran pengawasan juga disebabkan
pertimbangan politis. Hal tersebut terutama terjadi jika petahana akan kembali
maju dalam pilkada. "Jika lembaga pengawasan, baik Badan Pengawas Pemilu
provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota, dianggap mengganggu,
petahana bisa saja tak mengalokasikan anggaran pengawasan," ujarnya.
Arif
menambahkan, ketidakpastian pelaksanaan pilkada, terutama terkait isu perubahan
Undang-Undang Pilkada, juga ditengarai sebagai salah satu sebab pemerintah
daerah belum mengalokasikan anggaran. Begitu pula posisi penyelenggara pilkada
di hadapan pemerintah daerah yang dianggap inferior mengakibatkan anggaran
pilkada sangat bergantung pada belas kasih pemda.
"Oleh
karena itu, pemerintah pusat harus tegas, memastikan semua pemda melaksanakan
kewajiban dalam pilkada. Pemerintah pusat harus memberikan sanksi tegas kepada
pemda yang tidak bersedia mengalokasikan anggaran pilkada," katanya. Secara
terpisah, Ketua Tim Kerja Pemantau Pilkada Dewan Perwakilan Daerah Fachrul Razi
meminta semua kepala daerah melaksanakan kewajiban mereka untuk mengalokasikan
anggaran pilkada. "Jangan sampai hajat rakyat terbengkalai hanya karena
keengganan kepala daerah mengalokasikan anggaran pilkada," tuturnya.
NPHD
belum diteken. Dari
Kalimantan Barat dilaporkan, dari tujuh kabupaten di provinsi tersebut yang
akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember
mendatang, enam di antaranya belum menandatangani naskah perjanjian hibah
daerah (NPHD). Tercatat, baru Kabupaten Sekadau yang menandatangani NPHD untuk
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Enam kabupaten yang belum
menandatangani NPHD untuk Panwaslu tersebut adalah Kabupaten Kapuas Hulu,
Sintang, Melawi, Bengkayang, Ketapang, dan Sambas. Padahal, penandatanganan
NPHD itu penting terkait dengan anggaran operasional Panwaslu.
Krisantus
Heru Siswanto, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar, di Pontianak,
menuturkan, kabupaten yang belum melakukan penandatanganan NPHD itu karena
komunikasi antara Panwaslu dan pemerintah kabupaten belum baik. Padahal, proses
tahapan sudah mulai berlangsung, seperti perekrutan Panitia Pemilihan
Kecamatan. (NTA/ESA/ZAL, Kompas, Juni1,2015)
