Sunday, July 23, 2017

Elektabilitas Bukan Faktor Tunggal Penentu Kemenangan

 Elektabilitas Bukan Faktor Tunggal Penentu Kemenangan

FAKTOR elektabilitas bukanlah satu-satunya penentu kemenangan dalam pilkada. Ini hanya menjadi petunjuk agar para calon memahami di mana lumbung suara terbesarnya. “Kalau kita melihat pertarungan elektoral dalam Pilkada, harus bertumpu pada elektabilitas. Tapi perlu dipahami bahwa itu bukan merupakan satu- satunya faktor penentu kemenangan. Setidaknya, survei bisa menjadi petunjuk agar para calon memahami di mana lumbung suara terbesarnya,” ujar pengamat politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago.


Namun, ia menilai peluang La Nyalla Mattalitti memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 cukup besar, mengingat tingkat elektabilitas mantan Ketua Umum PSSI itu sebesar 13%. "Elektabilitas La Nyalla sebesar 13% menurut hasil survei itu cukup bagus. Paling tidak itu merupakan modal dia dalam menjaring dukungan lebih besar, mengambil empati, dan menggali potensi yang belum tergarap dengan baik,” ujar Pangi di Jakarta, Jumat (20/7).

Mengenai kriteria sosok pemimpin, dikatakan Pangi memiliki perbedaan di masing- masing daerah tergantung dari pendekatan yang dilakukan oleh calon gubernur kepada masyarakat. Kalau sejumlah kandidat memiliki latar belakang politisi, La Nyalla satu-satunya kandidat cagub Jatim yang berlatar belakang pengusaha. Kondisi itu bisa menjadi kekuatan tersendiri karena dia dianggap lebih memahami persoalan ekonomi. Di sisi lain masyarakat sudah mengetahui kasus yang sempat menimpa La Nyalla sudah clear dan berdasarkan keputusan MA ia dinyatakan tak bersalah.

Pangi mengimbau agar La Nyalla melakukan beberapa langkah untuk memompa elektabilitasnya seperti melakukan pendekatan kepada relawan, sering mengadakan kegiatan tatap muka atau mengadakan dialog dengan warga, dan juga mendekati komunitas-komunitas di Jatim. “Siapkan strategi bagaimana bisa mendulang suara dengan pendekatan dari segi relawan, mesin partainya, lalu kemampuan bertatap muka atau menghadiri dialog dengan warga. Kemudian mendekati komunitas apakah itu komunitas petani, pedagang, nelayan, atau kelompok-kelompok yang punya pengaruh besar di Jawa Timur,” paparnya.


Sebelumnya LKPI (Lembaga Konsultan Politik Indonesia) merilis bahwa La Nyalla memiliki tingkat keterpilihan sebanyak 13,1% mengalahkan Khofifah Indar Parawansa (Mensos) 12,3%, dan Saifulah Yusuf (Wagub Jatim) 11,2%. (OL-4) : Sumber : oleh Panca Syurkani; http://mediaindonesia.com/ news/read/114174/elektabilitas-bukan-faktor-tunggal-penentu-kemenangan/2017-07-22)

Thursday, March 23, 2017

Selisih Perolehan Suara Tetap Menentukan



Selisih Perolehan Suara Tetap Menentukan

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ambang batas selisih perolehan suara masih akan tetap menjadi penentu dalam memutuskan apakah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan akan dihentikan atau diteruskan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi putusan perselisihan hasil pemilihan yang sudah dikeluarkan MK pada pilkada serentak 2015.
Hingga Senin (27/2) petang, ada 22 permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diterima MK. Secara proporsional, jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendaftaran sengketa PHPU pilkada serentak 2015. Saat itu, lebih dari 100 permohonan diterima MK hingga empat hari setelah penetapan hasil rekapitulasi suara.

Terkait dengan jumlah permohonan yang relatif lebih rendah daripada 2015, Ketua MK Arief Hidayat, di Jakarta, menuturkan, putusan MK pada pilkada serentak 2015 sudah menjadi semacam rekayasa sosial yang mengatur pola perilaku kontestan dalam pilkada. Sepanjang tidak memenuhi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mereka merasa tidak lagi perlu mengajukan sengketa ke MK. “Sebab, pasti tidak memenuhi syarat persentase yang ditentukan Undang-Undang Pilkada. Kalau tidak terpenuhi, mereka sadar percuma ke MK,” katanya.
Sesuai Pasal 158 UU Pilkada, peserta pilkada bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke MK jika memenuhi ambang batas selisih suara paling banyak 0,5-2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi atau kabupaten/kota. Besaran persentase ini diatur UU sesuai dengan jumlah penduduk di daerah itu.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, hanya ada tujuh daerah yang memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan sengketa PHPU, yakni Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Maybrat (Papua Barat), Bombana (Sulawesi Tenggara), Takalar (Sulawesi Selatan), Gayo Lues (Aceh), Kota Salatiga (Jawa Tengah), dan Kota Yogyakarta (DIY).
Meskipun sudah ada kalkulasi itu, KPU tetap menghormati keputusan kandidat untuk mengajukan permohonan. Komisioner KPU, Ida Budhiati, menuturkan, karena permohonan sudah diajukan, MK lebih berkompeten untuk memutus sengketa PHPU. Menurut dia, jika MK mengacu pada ketentuan syarat formal, seperti ambang batas selisih perolehan suara, jumlah perkara yang berlanjut pada pemeriksaan persidangan akan relatif kecil.
“Berapa pun jumlah perkara yang lanjut pada tahap pemeriksaan persidangan tetap punya bobot tanggung jawab yang sama besarnya dengan perkara yang ditangani pada tahap pemeriksaan pendahuluan,” katanya

Namun, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, tetap berharap MK tidak semata-mata menilai permohonan dari sisi pemenuhan syarat formal. Dia menilai, hal itu bisa bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu. “Kalau ada persoalan substansial dan punya signifikansi suara, MK semestinya memeriksa lebih lanjut permohonan itu walau ada selisih suara yang jauh,” kata Fadli. ( Sumber : Harian Kompas 28 Februari 2017,Gal)

Wednesday, March 8, 2017

Catatan Pilkada Serentak 2017: Pilkada Masih Jauh Dari Harapan

Catatan Pilkada Serentak 2017: Pilkada Masih Jauh Dari Harapan
Oleh Yunarto Wijaya   

Pilkada serentak 2017 harus diakui menempatkan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi primadona. Ingar-bingarnya mewarnai pemberitaan di media massa dan percakapan di media sosial. Dua pilkada lain yang biasanya juga mendapat atensi tinggi di tingkat nasional, Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Banten dan Aceh, kali ini harus rela tertepikan. Padahal, dinamika kontestasinya tak kalah menarik. Keriuhan Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah berlangsung sebelum masa pilkada dimulai. Faktor kepemimpinan yang ditautkan dengan wacana primordialisme menjadi bahan baku utamanya. Dan, hoaks menjadi bumbu terpentingnya.

Ketika kandidat mengerucut pada tiga pasangan calon (Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno), sempat muncul harapan bahwa isu primordialisme akan tersisih. Namun, harapan itu nyatanya tak berpijak. Para penantang seolah-olah ikut “menikmati”-nya dan ini diimbuhi blunder komunikasi yang dilakukan petahana.
Pilgub DKI kian tinggi daya tariknya karena kemudian juga dimaknai sebagai ajang pertarungan tak langsung para elite politik nasional, persisnya antara Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri. Bahkan, ada yang beranggapan pilkada ini lanjutan dari Pilpres 2014. Ada pula yang menilainya pemanasan menjelang 2019. Singkatnya, pilkada ini menjadi beraroma pilpres. Meski menarik, Pilkada DKI bukanlah satu-satunya fenomena penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak tingkat daerah kedua di Tanah Air. Dari pemberitaan dan pengamatan lapangan, pilkada serentak 2017 masih diwarnai berbagai masalah lama. Akibatnya, pilkada tak sepenuhnya memadai sebagai ruang bersama bagi warga menentukan ke mana pembangunan daerahnya akan diarahkan dan siapa yang akan jadi pengelolanya.

Trilogi masalah

Di sejumlah tempat, termasuk Jakarta, ada trilogi masalah berulang yang terutama berpotensi mendistorsi atau sekurang-kurangnya memengaruhi hasil pilkada. Trilogi yang dimaksud adalah netralitas dan profesionalitas penyelenggara, daftar pemilih, serta politik uang. Netralitas dan profesionalisme penyelenggara, termasuk pengawas pemilu, terus menjadi sorotan. Di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, seleksi pemilihan komisionernya semakin ketat. Namun, tak terhindarkan, selalu saja ada dugaan mereka berpihak. Dalam kasus Pilgub DKI, misalnya, penyelenggara dianggap kurang menerima masukan masyarakat ketika memilih panelis ataupun moderator debat. Sebaliknya, di Banten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dianggap abai terhadap maraknya politik uang.
Titik persoalan utama yang kurang diperhatikan adalah pada tingkat eksekutor lapangan, khususnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ataupun panwas tingkat kecamatan. PPS dan KPPS pada pilkada serentak masih dipilih dengan aturan lama (berdasarkan usulan kepala desa atau lurah setempat) dan bukan seleksi terbuka sebagaimana diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Meski melalui seleksi terbuka dapat diperoleh pelaksana yang lebih profesional, faktor netralitas relatif sulit diprediksi. Selalu ada berbagai kemungkinan, pelaksana terpilih menjadi tidak netral. Karena itu, KPU kabupaten/kota ke depannya harus memiliki instrumen untuk memonitor dan indikator yang jelas untuk mengganti petugas yang bermasalah tanpa menimbulkan keributan baru. Pada pilkada serentak 2017, masalah daftar pemilih kian melebar. Masalah berulangnya, sejumlah pemilih tak terdaftar atau sebaliknya ditengarai ada pemilih siluman. Lebih dari sebelumnya, keluhan tak mendapat undangan untuk memilih (Formulir C1) lebih mengemuka. Terlebih ketika mereka juga merasa dipersulit di TPS. Akibatnya, hak memilih mereka terampas. Ini terjadi terutama ketika KPPS setempat atau yang lebih tinggi terindikasi tak netral.

Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) dan Formulir C1 ini bisa diminimalkan jika ada upaya diseminasi informasi daftar pemilih yang lebih intensif. Selama ini, (calon) daftar pemilih hanya diumumkan di tempat-tempat tertentu atau dipasang di TPS. Secara individu, setiap pemilih bisa memeriksa namanya melalui situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Persoalannya, tak semua KPU kabupaten/kota memiliki situs atau menyediakan fasilitas untuk keperluan tersebut.

Ke depan, kisruh daftar pemilih dapat dikurangi dengan dua hal. Pertama, ada ketersediaan informasi semua pemilih yang dipilah menurut rukun tetangga (RT) di laman KPU setempat. Kedua, daftar yang sama juga dibagikan pada tingkat RT untuk didistribusikan kepada warganya. Berdasarkan daftar ini, warga bisa memantau kemungkinan adanya pemilih yang tak dikenal atau malah tak terdaftar. Lebih dari itu, pemilih terdaftar yang tak mendapat Formulir C1 dapat menggunakan daftar ini sebagai penggantinya.

Meski aturan politik uang sudah semakin ketat, nyatanya politik uang dilaporkan masih terjadi. Menurut Bawaslu, ada 600 laporan dugaan praktik politik uang. Namun, pembuktiannya tak mudah. Terlebih, kandidat atau pendukungnya kian kreatif mengemas politik sogokan ini dalam rupa-rupa bentuk, mulai dari kupon hingga pemberian barang melalui pihak ketiga. Politik uang tak mudah dihalangi karena permintaan akan hal ini masih ada. Pemilih ada yang melihatnya sebagai kesempatan untuk dapat rezeki tambahan. Namun, ada pula yang menganggapnya kewajaran, bahkan keharusan. Dari sisi kandidat, terkadang ini dilakukan sekadar untuk mengimbangi manuver lawan agar suaranya tak tergerus secara signifikan. Melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak saja butuh biaya sangat besar, tetapi juga diragukan efektivitasnya. Namun, harus diakui, dalam segmen atau wilayah tertentu, politik uang bisa sangat efektif mengalihkan suara pemilih. Dan, bisa jadi kunci pemenangan ketika persaingan berlangsung ketat. Dengan bekal dua informasi ini saja, Panwaslu ataupun pemantau pemilu dapat bekerja lebih efektif untuk mencegah terjadinya praktik politik uang.
Menggugurkan kewajiban
Selain trilogi masalah di atas, dalam beberapa aspek penyelenggaraan pada tahun ini terkesan KPUD masih sekadar menggugurkan kewajiban. Padahal, jika dilaksanakan secara saksama, niscaya dapat meningkatkan kualitas kepemiluan. Aspek penyelenggaraan yang dimaksud adalah pertama, terkait informasi pilkada. Perubahan format kampanye membuat paparan pemilih terhadap penyelenggaraan pilkada ataupun kontestan menjadi berkurang. Penyelenggara pemilu terlihat kurang memperhatikan aspek ini. KPUD, umpamanya, terlihat kurang memanfaatkan medium seperti laman resminya.
Dalam beberapa upaya penelusuran, masih ditemui ada KPUD yang lamannya sulit diakses atau memang tak tersedia. Jika pun ada, tak sedikit yang tak menginformasikan tentang pasangan calon, dan seperti sudah disebut, juga informasi terkait daftar pemilih. Selain itu, masih sangat jarang laman penyelenggara pemilu di daerah yang menunjukkan adanya kesinambungan data dari pilkada/pemilu sebelumnya. Padahal, jika KPUD mampu menyediakan aliran informasi yang lengkap dan terperbarui, ini akan sangat membantu pemilih, jurnalis, dan juga pasangan calon yang berkontestasi.
Untuk wilayah yang akses internetnya masih rendah, KPUD ke depan perlu mendorong aliran informasi yang menyebar hingga tingkat RT lewat penyebaran semacam buletin yang menjelaskan tahapan pelaksanaan dan tentu saja informasi tentang pasangan calon serta pelaksana pemilu di PPS ataupun KPPS.
Akan sangat baik jika dalam buletin juga dapat sedikit dimodifikasi per wilayah sehingga mencantumkan pula nama personel penyelenggara ataupun pengawas, terutama di tingkat kecamatan atau lebih rendah. Dengan informasi ini, pemilih bisa melakukan rekonfirmasi jika tak mendapat Formulir C1 atau hendak melaporkan adanya politik uang, umpamanya. Kedua, prosesi debat kandidat tetap tak banyak perubahan. Dengan format seperti sekarang, kandidat tak dapat maksimal mengeksplorasi gagasan sendiri dan menyanggah argumentasi kompetitor. Akibatnya, pemilih juga kurang dapat pemahaman utuh tentang gagasan kandidat. Ke depan, perlu dipertimbangkan perubahan dan atau penambahan format debat yang lebih fokus pada satu isu yang spesifik. Selain itu, juga memberikan keleluasaan kandidat untuk memaparkan gagasan dan menyanggah gagasan kompetitornya. Dengan kata lain, jika pun ada moderator, perannya minimalis.
Syarat penting dari debat tipe ini adalah penetapan tema merupakan kesepakatan bersama dengan kandidat dan bukan ditentukan sepihak oleh KPUD atau panelis. Ini untuk mencegah tudingan ketaknetralan dan untuk mendapatkan tema yang bisa menjadi pembeda utama di antara para kontestan. Belajar dari Pilkada Jakarta, prosesi debat bisa menjadi ajang bagi pemilih mempelajari kandidat dan juga isu-isu yang dilontarkan. Karena itu, ke depan, KPUD perlu mempertimbangkan penambahan frekuensi debat dan atau memperluas kegiatan debat yang menghadirkan representasi resmi dari setiap kandidat sebagai peserta.
Ketiga, terkait pelaporan dana kampanye. Sejauh ini, terkesan pelaporan dana kampanye dan tindak lanjutnya sekadar “menggugurkan kewajiban” yang diamanatkan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, KPUD sewajarnya membuka laporan itu kepada publik. Dan, ini diinformasikan secara saksama. Dengan cara ini, akan ada dorongan bagi publik untuk ikut menilai dan memberikan masukan. Keterbukaan dana kampanye ini menjadi penting agar pemilih juga menjadi lebih memahami siapa yang memberikan dukungan kepada kandidat. Informasi ini dapat jadi masukan bagi pemilih untuk mempertimbangkan kemungkinan kebijakan yang akan diambil seorang kandidat jika kelak terpilih.Penanganan pelaporan dana kampanye ini sudah saatnya ditempatkan dalam posisi penting, bukan lagi sekadar untuk memenuhi persyaratan. Karena itu, kandidat harus secara berkala melaporkannya, tidak hanya menjelang akhir pemilu.
Calon tunggal
Selain rangkaian masalah di atas, rezim pilkada serentak sejak 2015 diwarnai kehadiran calon tunggal. Pada 2017, jumlahnya kurang dari 10 persen. Persisnya, sembilan pasangan dari 94 pilkada tingkat kabupaten/kota atau sembilan dari 101 pilkada secara keseluruhan. Fenomena hadirnya calon tunggal tak diinginkan, tapi dimungkinkan. Karena itu, telah mengemuka usulan untuk memagarinya. Misalnya, melalui persyaratan maksimal jumlah partai politik yang bisa mengusung satu pasangan calon. Aturan ini dapat dianggap melampaui hak prerogatif yang dimiliki parpol untuk mengusung atau tidak mengusung kandidat tertentu.
Sebagai jalan tengah, bisa dipertimbangkan memperberat persyaratan pemenangan bagi calon tunggal. Misal saja, memberikan ambang batas bawah jumlah pemilih yang mencoblos dan menetapkan batasan minimal untuk bisa dinyatakan menang dari kotak kosong. Perberatan persyaratan ini akan memaksa kandidat untuk lebih berinteraksi dengan para pemilih. Pada saat yang sama, KPUD harus memberikan ruang bagi warga untuk mempromosikan memilih kotak kosong.
Beberapa catatan dan usulan perubahan ini diajukan dengan maksud utama mendorong pilkada sebagai ruang yang kondusif bagi pemilih dan juga kandidat. Pemilih bisa lebih saksama mempelajari kandidat, pun sebaliknya kandidat bisa lebih terfasilitasi mengeksplorasi gagasan-gagasannya. Catatan ini sejatinya juga bukan hal yang terlalu baru. Kini kembali dilontarkan sebagai ajakan agar pembentuk UU ataupun KPU(D) lebih berorientasi pada kebutuhan pemilih (dan juga kandidat). Bagaimanapun, pilkada adalah momen bagi pemilih dan kontestan, penyelenggara adalah pelayannya.

Yunarto Wijaya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (Sumber : Harian Kompas -9 Maret 2017)



Monday, February 27, 2017

Pembiaran Praktik Curang di Pilkada

Pembiaran Praktik Curang di Pilkada

Oleh Asrinaldi Asril 
  
Ancaman terhadap proses demokrasi elektoral yang perlu mendapat perhatian adalah terjadinya kecurangan yang sengaja dilakukan untuk memenangkan calon tertentu. Kecurangan (election fraud) terjadi tak hanya dalam pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan, tapi hampir di setiap pemilu.  Seakan-akan kecurangan ini menjadi bagian dari strategi pamungkas untuk memenangkan calon tertentu ketimbang menggunakan cara yang dibenarkan oleh undang-undang guna mendapatkan suara pemilih.
Padahal, pilkada ini merupakan refleksi kesepahaman antar-individu di ranah publik untuk memberi legitimasi pemimpin yang terpilih berdasarkan prinsip jujur dan adil. Sangat di sayangkan jika itu harus dinodai dengan cara-cara di luar aturan yang telah disepakati.  Umumnya kecurangan dilakukan secara sistematis dengan modus “seolah-olah” ini terjadi karena kesalahan administrasi pilkada atau kelalaian penyelenggara.  Pilihan alasan ini dimaksudkan agar tak ada protes dan tuntutan yang berlebihan sehingga dapat membatalkan kemenangan calon yang melakukan kecurangan tersebut.

Tidaklah mengherankan jika dalam setiap pilkada yang muncul adalah tudingan terjadinya kecurangan oleh pihak tertentu.  Dampaknya muncul sikap penafian terhadap hasil pilkada dari pihak yang merasa dicurangi.  Yang paling ekstrem, akan mencetuskan penolakan terhadap keputusan KPU disertai dengan kerusuhan massa dan kekerasan yang melibatkan pendukung calon yang kalah.  Dalam catatan sejarah pilkada di Indonesia, kerusuhan yang terjadi selalu diawali dengan perilaku curang.
Sangat mengherankan, antusiasme publik mengikuti pilkada justru harus dicederai dengan perbuatan curang oleh kelompok tertentu. Kelompok ini jelas memiliki hubungan dengan tim pemenangan calon kepala daerah.  Idealnya, kecurangan dalam pilkada dapat dicegah karena setiap tahapan pemilihan yang dilaksanakan selalu diawasi, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga ke penghitungan suara.  Namun, mengapa masih saja terjadi kecurangan tersebut?
Penyebab dan penegakan hukum
Paling tidak ada empat faktor yang berkaitan langsung dengan perbuatan curang tim pemenangan calon kepala daerah. Pertama, rendahnya tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pelaksanaan demokrasi elektoral yang menjadi pilihan masyarakat.  Sungguh disayangkan, komitmen bersama yang sudah terbangun selama ini, yaitu menolak dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, harus dihancurkan oleh perbuatan curang ini.
Sangat jelas perbuatan curang itu telah memberikan pengaruh buruk pada perkembangan demokrasi di Indonesia.  Tanpa disadari, kepercayaan masyarakat terhadap pilkada akan menurun.  Jika ini yang terjadi, tentu suatu kemunduran dalam berdemokrasi yang sudah kita rasakan sejak pemerintahan Orde Baru mundur dari kekuasaan politiknya.

Kedua, tidak profesionalnya penyelenggara pilkada. Profesionalisme ini dapat dilihat dari kemampuan penyelenggara melaksanakan tugas kepemiluannya mulai dari tingkat KPPS hingga ke komisioner dalam melaksanakan tahapan pilkada. Dari pengamatan sekilas, refleksi ketidakprofesionalan ini dapat dilihat dari keberpihakan penyelenggara kepada calon tertentu. Indikasi lain adalah kurangnya surat suara sehingga pemilih tak dapat menggunakan suaranya, penggunaan data orang lain untuk mencoblos, adanya pemilih ganda, migrasi pemilih ke TPS di luar domisili mereka, tidak tersebarnya formulir C6 untuk masyarakat, dan manipulasi hasil penghitungan suara.
Memang tak mudah mencari penyelenggara yang profesional dan mampu melaksanakan pekerjaannya sampai selesai sesuai ketentuan yang ada, terutama di tingkat KPPS.  Sialnya, justru tingkat KPPS inilah yang cenderung terabaikan dan luput dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Padahal, KPPS adalah titik krusial terjadinya kecurangan dalam pilkada. Walaupun ada antisipasi untuk menurunkan praktik kecurangan dengan melibatkan saksi, sering kali praktik manipulatif yang dilakukan penyelenggara sulit diketahui publik.
Ketiga, hasrat besar tim sukses untuk memenangkan calonnya dengan segala cara. Hal ini terjadi karena adanya “kontrak” yang harus dilaksanakan agar mereka mendapat “bagian” dari kemenangan yang dicapai calon kepala daerah yang mereka dukung. Akibatnya, politik menghalalkan segala cara akan dilakukan, termasuk menafikan aturan perundang-undangan dan melakukan intimidasi kepada pemilih.
Selain itu, modus mendatangkan pemilih siluman dan melakukan politik uang juga sering ditemukan.  Celakanya, calon kepala daerah yang diharapkan bisa mencegah perbuatan curang tim pemenangan ini cenderung pasif dan menerima apa pun yang akan dilakukan oleh timnya agar bisa menang dalam pilkada.
Keempat, lemahnya pengawasan dan tidak adanya upaya penegakan hukum bagi yang melanggar aturan pilkada secara optimal. Banyak kecurangan dilaporkan masyarakat dan menjadi temuan panitia pengawas pilkada, tetapi jarang ditindaklanjuti menjadi kasus hukum yang berimplikasi pada pemidanaan. Bagi pelaku sendiri, keadaan ini tentu menguntungkan sehingga tidak ada rasa takut dan rasa bersalah ketika berbuat curang dalam pilkada berikutnya.
Praktik curang ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada. Tindakan pencegahan harus dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara, tetapi juga masyarakat yang menjadi aktor utama keberhasilan pelaksanaan pilkada.  Membangun kesadaran politik masyarakat menjadi salah satu cara mencegah munculnya kecurangan ini.  Paling tidak, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan menutup celah bagi sejumlah pihak yang ingin merusak sistem demokrasi yang sudah terbangun ini.
 Apalagi, dalam waktu dekat juga akan berlangsung pilkada putaran kedua di DKI Jakarta yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga pada bulan Juni 2018. Idealnya, harus ada upaya sungguh-sungguh untuk meniadakan kecurangan ini agar kepercayaan publik terhadap pilkada sebagai mekanisme memilih pemimpin secara jujur dan adil tetap terpelihara.


Asrinaldi Asril  Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas ( Sumber : Kompas, 27 Februari 2017)

Saturday, February 11, 2017

Masa Kampanye Usai, Mari Sukseskan Pilkada

Kampanye Usai, Masa Tenang Dimulai
Masa tenang yang dimulai Minggu (12/2) hingga hari pemungutan suara, Rabu (15/2), merupakan momentum bagi 310 pasangan calon kepala daerah di 101 daerah yang menggelar pemilihan kepada daerah serentak untuk menurunkan tensi ketegangan. Namun, masa tenang ini perlu juga diwaspadai karena kerap terjadi kampanye terselubung dan politik uang. Sabtu (11/2) merupakan hari terakhir masa kampanye yang berlangsung sejak 28 Oktober 2016. Dengan berakhirnya masa kampanye, masing-masing tim sukses pasangan calon kepala daerah dalam 7 pemilihan gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota wajib menurunkan semua alat peraga di ruang publik.



Selain itu, pasangan calon juga harus menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah setempat. Penyerahan LPPDK harus dilakukan minggu ini.Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, selama masa tenang, baik pendukung, pasangan calon, tim sukses, maupun masyarakat umum, dilarang menggelar aktivitas yang sifatnya dukungan kepada calon. Pelanggaran ketentuan ini berakibat pidana penjara.
”Masa tenang ini memberi kesempatan bagi semua pihak merefleksikan diri dan menenangkan diri. Calon punya kesempatan untuk menurunkan tensi persaingan dan ketegangan. Pemilih juga bisa mempertimbangkan pilihannya,” kata Ketua KPU Juri Ardiantoro. Meski demikian, tim sukses pasangan calon masih dapat mengadakan konsolidasi internal seperti pembekalan saksi sepanjang tidak berbau kampanye. Pembekalan saksi ini, kata Juri, karena tim sukses juga perlu konsolidasi untuk bekerja mengawasi pemungutan dan penghitungan suara.

Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengingatkan agar pengawas pemilu lebih mencermati kemungkinan kecurangan yang dilakukan tim sukses pasangan calon di masa tenang. Setidaknya ada dua bentuk kecurangan yang terjadi di masa menjelang hari pemungutan suara, yakni politik uang dan kampanye terselubung.
Pengalaman Pilkada 2015, kampanye terselubung umumnya dilakukan pasangan calon dengan ”mendompleng” kegiatan sosial. Mereka menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, baik organisasi maupun masyarakat. Bentuk politik uang yang selama ini ditemui pemantau JPPR, antara lain, berupa pemberian langsung melalui ”koordinator” dan setelah pemilihan berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan data pelanggaran Bawaslu pada pilkada terdahulu, menurut anggota Bawaslu, Nasrullah, bentuk pelanggaran yang mendominasi selama masa tenang adalah politik uang dan kampanye terselubung.
Oleh karena itu, Bawaslu mewaspadai kampanye terselubung dan politik uang di masa tenang dengan memerintahkan pengawas pilkada di semua tingkatan dan mendorong peran masyarakat untuk ikut mengawasi potensi pelanggaran tersebut. ”Pengawas pemilu wajib menindaklanjuti informasi masyarakat dengan menginvestigasi dan klarifikasi ke lapangan. Jangan pandang bulu menerapkan pidana pemilu kepada pelanggarnya,” kata Nasrullah.
Masih gamang

Sementara itu, meski pilkada memasuki masa tenang, sebagian masyarakat Aceh masih merasa gamang. Mereka ingin memilih dengan tenang dan tanpa intimidasi. Syukri (49), warga Desa Pasi Lhok, Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, mengatakan, pada pilkada sebelumnya, dia mendapatkan tekanan dari sekelompok orang untuk memilih calon tertentu. ”Katanya kalau di desa ini tidak menang, bantuan tidak akan diberikan,” ujar Syukri.
Untuk itu, pada pilkada kali ini, Syukri ingin memilih dengan hati nurani tanpa ada tekanan dari orang lain. ”Saya sama anak beda pilihan, tetapi saya tidak pernah paksa harus ikut pilihan saya,” ujarnya. Warga Pidie lainnya, Khairil (35), menuturkan, pada pilkada lalu keluarganya menjadi sasaran ”serangan fajar”. Selembar uang pecahan Rp 50.000 yang dimasukkan dalam plastik kecil bersama kartu nama calon tertentu membuatnya tak tenang.
”Saya mau kasih balik tidak tahu siapa yang menyelipkan uang itu ke bawah pintu rumah,” kata Khairil. Seperti pernah dilaporkan Ketua Panitia Pengawasan Pemilih (Panwaslih) Aceh Samsul Bahri, politik uang dan intimidasi jelang pencoblosan berpotensi terjadi di wilayahnya. Misalnya, panitia pengawas mulai menemukan pelanggaran seperti pembagian gula kepada warga (Kompas, 6/2).
Oleh karena itu, Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Roby Syah Putra, menyatakan, pada masa tenang ini, pihaknya akan lebih cermat dengan politik uang dan kampanye terselubung. ”Saya berharap kandidat patuhi aturan dan biarkan warga memikirkan siapa yang tepat dipilih,” kata Roby.
Jaga ketertiban
Di Yogyakarta, DIY, memasuki masa tenang pilkada, dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta menyatakan komitmennya untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. ”Kami siap menciptakan Pilkada Kota Yogyakarta aman, tertib, dan damai demi terwujudnya kebaikan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata calon wali kota Yogyakarta, Imam Priyono, yang berpasangan dengan Achmad Fadli saat deklarasi Jogja Damai.
Imam juga menambahkan, sampai sekarang, ia dan tim pendukung tidak menerima laporan mengenai ancaman atau hasutan terkait pelaksanaan pilkada. Dia berharap, kondisi semacam itu bisa dijaga hingga hari pencoblosan. Calon wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menambahkan, pihaknya berkomitmen menjauhi upaya keji, intimidasi, kekerasan, dan fitnah dalam Pilkada Yogyakarta. Haryadi yang berpasangan dengan Heroe Poerwadi juga mengatakan, pihaknya menolak segala bentuk praktik politik uang. ”Saya berharap tim kampanye kami terus menjaga ketertiban dan kesantunan selama masa tenang,” tuturnya.
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian, mengatakan, pihaknya mengimbau dua pasangan calon wali kota Yogyakarta beserta tim pendukungnya untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang pilkada. Larangan itu juga mencakup aktivitas kampanye melalui media sosial. ”Kami juga akan memantau akun media sosial pasangan calon,” katanya.
Larangan mengawasi TPS
Terkait dengan masa tenang, Kepolisian Negara RI mengharapkan seluruh pihak dapat menghormati masa tenang Pilkada 2017 dengan ikut menjaga keamanan dan kesejukan hingga hari pemungutan suara pada Rabu mendatang. Untuk itu, Polri meningkatkan keamanan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan pelanggaran dan memperkuat patroli siber untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong yang bermuatan politik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rikwanto mengatakan, pada masa tenang diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang bernuansa kampanye. Ia berharap, seluruh pihak, terutama pasangan calon kepala daerah, menghormati hak masyarakat yang dijamin kebebasannya untuk menentukan pilihan calonnya. ”Dalam kampanye, pasangan calon kepala daerah telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan program. Akan tetapi, setelah masa kampanye, masyarakat jangan sampai terganggu, sehingga pada 15 Februari mendatang semua kembali ke jati diri,” ujar Rikwanto.
Lebih lanjut, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul menambahkan, pihaknya melakukan pengawasan terkait penyebaran informasi terkait kampanye di media sosial. Polri akan berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran situs atau akun media sosial yang menyebarkan konten kampanye pada masa tenang.
”Bagi akun media sosial yang menyebarkan informasi yang melanggar Undang-Undang Pilkada akan kami rekomedasikan untuk diblokir. Kami juga memantau beberapa akun yang dianggap melanggar UU Pilkada,” kata Martinus. Terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye dan masa tenang, Rikwanto meminta masyarakat segera melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian atau penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan Panwaslu.
Polri juga akan melarang setiap kelompok masyarakat yang tanpa izin berbondong-bondong ikut mengawasi saat proses pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang terindikasi mengintimidasi dan mengancam setiap calon pemilih yang akan menjalankan haknya. ”Pengawas telah diatur oleh KPU yang berasal dari saksi tiga calon gubernur. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang ikut hadir di tempat pemungutan suara. Kalau melanggar, kami akan mengamankan,” kata Rikwanto.
Sementara itu, aksi 112 yang menghadirkan massa dan ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, berjalan aman dan lancar. Massa yang datang sejak Jumat (10/2) malam dari sekitar Jakarta terus berada di masjid hingga siang kemarin. Selain zikir, massa juga mendengarkan tausiah.
Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, dan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, hadir dalam acara zikir dan tausiah nasional tersebut. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen M Iriawan yang hadir dalam keterangan pers di Masjid Istiqlal menyatakan terima kasihnya kepada massa yang telah melakukan kegiatan zikir dan tausiah nasional secara tertib dan lancar.
Ditanya pers terkait dugaan aksi kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis saat meliput acara tersebut, Iriawan berjanji akan menindaklanjutinya. Sebelumnya, saat menjadi Inspektur Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Tahap Pemungutan Suara dilanjutkan show off force di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Iriawan menegaskan akan bersama-sama dengan aparat keamanan lainnya menjaga keamanan dan kelancaran masa tenang dan saat pemungutan suara di Ibu Kota.

Apel kesiapsiagaan itu juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Panglima Kodam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, dan jajaran aparat keamanan lainnya. ( Sumber : Kompas, 12 Februari 2017, Gal/San/Ain/Hrs/Ire/Wad/Win)

Friday, October 28, 2016

Anugrah Demokrasi: Plt Gubernur DKI Siapkan Hadiah Anugerah Demokrasi



DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono yang baru sehari mejabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta berinisiatif untuk mengapresiasi warga yang berpartisipasi dalam pilkada melalui Anugerah Demokrasi. Penghargaan itu akan diberikan kepada setiap kelurahan."Kalau perlu kita buat penghargaan kepada kampung atau kelurahan yang memiliki partisipasi tinggi (dalam pilkada), namanya Anugerah Demokrasi. Nanti yang menilai biar Komisi Pemilihan Umum saja," ujarnya saat berkunjung ke Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (28/10).

Menurutnya, indikator penilaian bisa dari persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari 2017. Jumlah pelanggaran yang terjadi di setiap kelurahan juga bisa menjadi indikator penilaian."Semakin tinggi persentase kehadiran warganya untuk menggunakan hak pilih, semakin baik nilainya. Dihitung juga apakah kelurahan itu melakukan pelanggaran atau tidak," jelasnya.
Penghargaan berupa Anugerah Demokrasi, imbuhnya, akan dilaksanakan pascapilkada serentak 2017. Wacana bermotif memacu semangat masyarakat untuk menggunakan hal pilih itu mendapat sambutan positif dari Ketua KPU DKI Soemarno. KPU DKI, ucap Soemarno, menargetkan jumlah partisipasi masyarakat Jakarta pada Pilkada 2017 sebesar 77,5% atau lebih tinggi daripada realisasi partisipasi pada Pilkada 2012 sebesar 65%. "Pilkada 2017 kita ingin di atas 70%," cetusnya
Berkenaan dengan itu, Soemarno mendorong perekaman KTP-E di Ibu Kota segera dituntaskan. "Diperkirakan, masih ada sekitar 300 ribu warga yang belum melakukan perekaman KTP-E.

"Dia meminta Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI Bambang Sugiono untuk menindaklanjuti percepatan itu. Namun, jika tidak bisa terkejar, warga bisa menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI. "Saya minta Pak Aspem untuk monitor agar bisa dilakukan percepatan-percepatan. (Aya/Ssr/P-3)
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/read/74566/plt-gubernur-dki-siapkan-anugerah-demokrasi/2016-10-29

Tuesday, September 20, 2016

PDI-P Bergabung, Strategi Tim Pemenangan Ahok-Djarot Diubah

PDI-P Bergabung, Strategi Tim Pemenangan Ahok-Djarot Diubah


Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G. Plate mengatakan, tim pemenangan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat segera disusun menghadapi Pilkada DKI 2017. Tim pemenangan ini akan disusun dari gabungan empat partai politik, yakni Nasdem, Golkar, Hanura, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)."Struktur tim pemenangan akan dibicarakan, akan kami susun," ujar Johnny ketika dihubungi di Jakarta, Senin (20/9/2016).

Menurut Johnny, penyusunan tim pemenangan dari keempat partai tersebut perlu dilakukan. Pasalnya, perlu penyamaan visi dan program dari masing-masing partai untuk memenangkan Ahok-Djarot. "Setiap partai ini punya resonansi berbeda jadi perlu disusun program dan visi ke depan," kata Johnny.

Rencananya, tambah Johnny, koalisi partai tersebut hari ini (21/9/2016) mendaftarkan Ahok-Djarot ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. "Kita bersama-sama mendaftarkan Ahok-Djarot dulu ke KPUD DKI," ujar Johnny.

Pasangan petahana Ahok-Djarot saat ini memiliki dukungan dengan jumlah 52 kursi DPRD DKI Jakarta. Jumlah tersebut didapatkan dari Nasdem sebanyak lima kursi dukungan dari Nasdem, 10 kursi dari Golkar, dan sembilan kursi dari Hanura. Adapun PDI-P yang terakhir mengusung Ahok-Djarot memiliki 28 kursi.


PDI-P resmi memutuskan kembali mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016)