August 15, 2019

Politik Identitas dalam Pilkada



Politik Identitas dalam Pilkada
Oleh  :  Azyumardi Azra
Politik identitas tampak kembali menemukan momentum. Fenomena ini terjadi tak hanya dalam pilkada dan pemilu di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berpenduduk majemuk, di mana kaum Muslim merupakan penduduk mayoritas atau jadi kelompok minoritas.
Fenomena ini, misalnya, juga terungkap dalam penelitian Tufyal Choudhury (2007) tentang kebangkitan politik identitas di kalangan kaum Muslim Inggris. Dalam pengamatannya, sejak 1990-an terjadi peningkatan signifikan politik identitas di kalangan kaum Muslim.
Peningkatan politik identitas Islam itu tak jarang tumpang tindih dengan identitas etnis. Dalam kasus Inggris, politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Pakistan atau Banglades yang berhadapan dengan hegemoni Anglo-Saxon. Gejala sama terlihat di Jerman. Politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Turki.
Politik identitas Islam yang berpadu dengan etnisitas juga terlihat di Malaysia, seperti diwakili Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Hasil perpaduan politik itu adalah ”politik komunal” sangat divisif dan sengit intra-Muslim dan antarumat berbeda.
Peningkatan agama sebagai politik identitas terjadi karena kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Politik identitas agama menguat, antara lain, karena meningkatnya semangat memegang Islam lebih ketat berhadapan dengan tantangan dan ancaman kebangkitan politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang dianggap mengancam eksistensi, identitas, dan ekspresi keislaman Muslimin.
Fenomena politik identitas Islam bukan gejala baru di Indonesia. Sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu Presiden 2014 dan pilkada sejak 2005 sampai pilkada serentak 2017, politik identitas Islam hampir selalu hadir.
Politik identitas agama sempat menyurut saat rezim Orde Baru menetapkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Semua ormas, termasuk parpol, wajib menggunakan asas tunggal Pancasila. Politik identitas bangkit kembali pada Orde Reformasi saat parpol dibenarkan mengganti asas Pancasila dengan agama sehingga parpol berasas Islam dan Kristen tampil kembali.
Namun, politik identitas Islam tidak pernah berjaya di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional. Penyebab pokoknya adalah watak Islam Indonesia yang inklusif dan akomodatif, intra dan antar-umat.
Masalahnya kini eskalasi politik identitas Islam akibat dibawanya isu teologis dan fikih ke dalam kontestasi politik partisan. Ini mengakibatkan peningkatan khilafiyah (pertikaian keagamaan) di kalangan Muslimin sendiri. Soal khilafiyah—apalagi terkait politik dan kekuasaan—menimbulkan tensi serta konflik intra dan antarumat.
Isu teologis, misalnya, terkait tuduhan ”munafik” atau ”kafir” dari sekelompok Muslim terhadap Muslim lain yang berbeda sikap dan posisi politik. Isu fikih, misalnya, terkait tentang memberikan suara pada calon non- Muslim dalam pilkada; paling kontroversial tentang boleh atau tidak menshalatkan orang Islam yang mencoblos calon non-Muslim.
Khilafiyah sektarianisme aliran di antara Muslimin sudah terjadi sejak masa pasca Nabi Muhammad SAW dengan munculnya berbagai aliran kalam (teologi), fikih, dan tasawuf. Sektarianisme aliran memburuk ketika terkait politik dan kekuasaan.
Gejala eskalasi politik identitas dengan khilafiyah sektarianisme religio-politik di Indonesia, beberapa waktu lalu, sempat terlihat dari adanya spanduk di beberapa masjid yang menyatakan masjid itu menolak menyelenggarakan shalat jenazah bagi jenazah yang pada masa hidupnya memberikan suara kepada pasangan calon tertentu di Pilkada DKI Jakarta. Entah siapa yang membuat, spanduk serupa juga sempat dipasang di ”jalan tikus”, pagar, dan tempat lainnya.
Mengerasnya politik identitas khilafiyah sektarian ini bukan sekadar pernyataan spanduk, melainkan menjadi aksi konkret. Ini terlihat dari penolakan menshalatkan jenazah Hindun binti Raisan (77) di mushala di dekat rumahnya, sekitar Setiabudi, Jakarta Selatan.
Nasib yang sama dialami jenazah Siti Rohbaniah (80) yang ditolak pengurus masjid di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jenazah almarhumah akhirnya dishalatkan setelah keluarga menandatangani pernyataan mendukung calon tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta yang disodorkan ketua RT. Memang shalat jenazah tidak wajib dilakukan di masjid atau mushala. Jenazah bisa dishalatkan di rumah atau tempat lain yang bersih, suci, dan pantas sebagai tempat menyelenggarakan shalat umumnya.
Jelas sesuai ketentuan fikih, kaum Muslim wajib menyelenggarakan jenazah; memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan. Wajib ini fardhu kifayah—sebagian Muslim wajib melakukan. Jika tidak, semuanya terkena dosa. Penolakan (pengurus) masjid atau mushala menshalatkan jenazah hanya karena alasan politik partisan tidak sesuai dengan ajaran Islam (fikih). Perbedaan sikap dan posisi politik semestinya tak jadi alasan untuk tidak menjalankan perintah wajib menyelenggarakan jenazah.
Kaum Muslim yang adalah bagian terbesar bangsa Indonesia semestinya tetap memelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Tak sebaliknya, hanya karena politik partisan dan kekuasaan merusak ketiga bentuk ukhuwah lewat aksi politik identitas khilafiyah sektarian dengan, misalnya, menolak ketentuan wajib memberikan kehormatan dan pemuliaan terakhir kepada jenazah.

Sumber : Kompas.id., 21 Maret 2017  Azyumardi Azra, Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


April 4, 2019

Pilkada Serentak 2018 10 Langkah Efektif Memanangkan Pilkada


Pilkada Serentak 2018
10 Langkah Efektif Memanangkan Pilkada
ISBN : 978-602-336-509-8
Jumlah Halaman : 311 halaman

Pembentukan Tim Sukses. Merupakan Kunci keberhasilan dalam proses memenangkan Pilkada dan hal itu tidak akan terlepas dari faktor dukungan orang lain. Bagaimana pun juga, setiap orang sukses yang Anda lihat hari ini, adalah mereka yang berhasil karena didukung penuh oleh banyak orang di sekitarnya. Baik dari dukungan moral, material maupun dukungan teknis. Pertanyaan selanjutnya, apakah mudah untuk mendapatkan dukungan tulus seperti itu dari orang lain? Bagaimana cara orang-orang sukses tersebut bisa mendapatkan dukungan yang hebat dan tulus dari orang di sekitarnya? Menarik kan? Dan di sanalah kuncinya. Apakah anda tergolong orang yang suka menolong orang lain? Atau malah sukanya justeru menyakiti orang lain dan itu ada di Buku ini.
 
Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah mengetahui TATA CARA dan Peraturan yang menjadi dasar Pilkada itu sendiri. Khususnya Pilkada Serentak Tahun 2018. Anda tidak mungkin bisa mengikuti pemilukada kalau anda tidak mengetahui proses seleksinya atau belum mengetahui peraturannya bahkan jadwal-jadwalnya. Peraturan itu ada di dalam UU dan ada di Peraturan Menteri dan Praturan Pilkada itu sendiri, dan membaca itu semuanya tentu akan memakan waktu dan menyita perhatian. Nah dalam buku ini anda akan mendapatkannya secara detail tetapi sudah siap saji. Artinya anda cukup membaca inti sarinya saja. Sederhanakan? Ya sangat sederhana.



Juga yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan peran Media Sosial seperti Facebook, Google, Instagram, Twitter Dll Media social ini kalau bisa anda manfaatkan maka ia akan menjadi sarana kampanye yang sangat menyenangkan dan efektif. Tetapi itu memerlukan Strategi dan Taktik yang benar dan cerdas. Ingat tidak semua orang bisa memanfaatkan media social dengan baik, dan untuk itu anda sebaiknya mencari orang yang ahli dalam hal tersebut dan memberikan Buku ini padanya; sebab memanfaatkan media Sosial untuk Pilkada perlu pengetahuan yang benar dan tepat; kalau tidak anda malah akan mendapatkan masalah.

Nah Buku ini, adalah buku pegangan bagi mereka yang ingin maju di Pilkada 2018, atau mereka yang ingin memenangkan Calonnya, baik itu untuk Gubernur, Bupati atau Walikota. Akan sangat baik lagi kalau Tim Inti atau Tim Sukses Anda bisa memegang buku ini sebagai panduan mereka di lapangan, baik di meja diskusi atau di lapangan kampanye yang sesungguhnya. Ingat Kampanye bukan hanya soal, memobilisasi masa tetapi bagaimana bisa memobiliasi, dan sekaligus menjadikannya jadi pendukung yang baik dan fanatic Anda. Nah Ilmunya itu ada dalam Buku ini Bacalah? Dan Itu Sangat Perlu

February 6, 2019

Bangun Personal Branding untuk Tingkatkan Elektabilitas




Bangun Personal Branding untuk  Tingkatkan Elektabilitas
           
Sebagai Kandidat,  sebagai sebuah produk maka cara pemasarannya memang sama-sama penting. Namun, sebagai kandidat Anda harus mampu mendukung peningkatan elektabilitas. Nah, hal itu berarti membutuhkan personal branding yang baik. Bagaimana membuat pribadi Anda jadi menarik, menjadi salah satu cara mendorong keterpilihan anda ke level selanjutnya?  Dengan tumbuhnya media Online, tentunya kita juga ingin tahu, apakah sesuatu yang kita idolakan itu berasal dari orang yang tepat. Berikut ini cara bagaimana Anda bisa meningkatkan personal branding untuk meningkatkan elektabilitas.
.
Tidak bisa disangkal. Popularitas merupakan modal penting dalam politik. Investasi menambah popularitas tidaklah murah. Jika salah strategi,kegiatan yang bertujuan untuk mendongkrak popularitas hanya akan sia-sia tanpa menghasilkan apa-apa. Strategi meningkatkan popularitas harus dilakukan dengan memanfaatkan media Off dan On Line dengan baik.  Kegiatan offline dapat dilakukan diantaranya dengan kampanye massa, event, dan kunjungan ke lapangan atau program “tatap muka atau blusukan”. Sedangkan kegiatan online dilakukan melalui platform yang bersifat relationship, interaction, dalam kaitannya dengan personal branding. Tujuan utamanya  adalah untuk memperkuat awareness atau keberadaan Tokoh yang lagi diusung tersebut.

Perlu Sosialisasi. Kandidat memang perlu disosialisasikan atau pengenalan Kandidat kepada Publik.  Sebagai kandidat, ibarat sebuah sebuah produk maka cara pemasarannya memang penting. Namun, sebagai pemiliknya Anda harus mampu mendukung peningkatan kesadaran publik atas Kandidat Anda atau Anda. Nah, hal itu berarti membutuhkan PERSONAL BRANDING yang baik. Bagaimana membuat pribadi Anda menjadi salah satu yang menarik, merupakan cara mendorong upaya anda ke level selanjutnya? Dengan tumbuhnya kesadaran publik, tentunya kita juga ingin memastikan, apakah sesuatu yang kita perkenalkan itu berasal dari Organisasi yang tepat.

Anda tidak akan dikenal jika tidak punya komitmen untuk datang dan tampil ke dalam setiap acara, apalagi acara kegiatan Organisasi anda sendiri. Kehidupan memang kian ramai dan kanal media sosial semakin kencang. Kehadiran Anda, bahkan kalau perlu menampilkan diri melalui konten media sosial, bisa membantu meningkatkan personal branding Anda. Namun, jangan hanya datang, tetapi juga berbaur dengan pengunjung. Dari situ, Anda bisa memperkenalkan diri dan mencari insight langsung dari calon pemilih serta rekan-rekan anda dalam lingkungan partai.

Karena itu dalam setiap kesempatan, jangan hanya datang, tetapi juga berbaur dengan pengunjung. Dari situ, Anda bisa memperkenalkan diri dan mencari INSIGHT langsung dari calon pemilih anda. Kehadiran memang penting, tetapi kredibilitas Anda juga amat penting.  Sesaat setelah hadir, Anda membutuhkan kredibilitas untuk menghasilkan kerja sama dan berkolaborasi. Lalu, bagaimana caranya? Mulailah dengan cara sederhana. Pastikan selalu menepati janji dengan publik anda. Bertanggung jawab pada organisasi dengan jalan berperan secara positip dalam berintegraksi dengan kalangan organisasi beserta orang-orangnya. Pastikan anda ada di sana untuk ikut membesarkan organisasi. Kredibilitas juga bisa dibangun dengan menyajikan berbagai keberhasilan anda dalam Organisasi yang bisa memberikan rasa senang bagi para pihak.

Personal Brand story - Setelah dan ketika membangun kredibilitas, tentu saja siapa diri anda harus diketahui oleh lebih banyak orang lagi. Ceritakan “diri Anda” kepada audiens lewat berbagai kanal media. Jika suka menulis, tulislah melalui blog, jika suka foto lakukan di Instagram, atau kalau lebih suka berbicara, Anda bisa melakukan INSTASTORY atau bahkan membuat vlog di Youtube. Buatlah kegiatan Anda menjadi bagian dari perjalanan hidup Organsiasi Anda. Lalu apa yang bisa diceritakan? Banyak hal, misalnya keseharian Anda dalam menjalankan peran anda selama ini, pencapaian, atau bertemu “fans loyal”. Semua menjadi bagian dari cerita Anda.

Upaya untuk membangun Branding dapat juga dilakukan lewat berbagai pola. Pola pertama, apabila kegiatan partai politik atau kandidat capres atau cawapres hanya diarahkan pada sesuatu yang sifatnya transaksional misalnya bagi-bagi brosur, bagi-bagi logistik seperti kaos, kalender, topi, gantungan kunci dan lain-lain. Anda juga harus hadir dan ikut berperan dalam acara seperti ini dan mempersiapkan milik anda dengan baik.

Pola kedua adalah apabila kandidat atau partai politik melakukan aktivitas kampanye dengan strategi langsung turun ke lapangan. Langkah ini memimiliki tingkatan yang lebih tinggi. Beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah seperti kegiatan blusukan, melakukan perlombaan, pentas kesenian, kegiatan pameran, atau bahkan memberikan pendampingan dan bantuan pada korban bencana alam dan lain-lain. Strategi ini cukup efektif, namun belum menjamin loyalitas pemilih.

Sedangkan Pola berikutnya adalah engagement hal ini ditujukan untuk membangun ikatan yang kuat antara pemilih dan kandidat atau partai politik. Hasilnya adalah buzzword (pembicaraan dimedia dari mulut ke mulut) dan advocacy (Pembelaan yang tanpa diminta) yang sangat efektif demi meningkatkan preferensi pemilih. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan misalnya membangun platform online dan offline dengan sistem database dan melakukan aktivitas melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi dan interaksi yang berkelanjutan dengan komunitas.

Membangun Personal Branding

Dengan Produk ini Anda dapat : Meningkatkan Kredibilitas dan Nilai Brand Anda secara Cepat dengan Levidio Personal Branding ; Anda dapat dengan mudah merubah konten hanya dengan Powerpoint, Klik , Edit dan Ganti!; Membantu membentuk Personal Branding yang membedakan Anda dengan Kompetitor; Memudahkan Anda Menarik Target Audiens, Kualitas Konten yang sangat baik, mudah dimengerti; Tutorial Lengkap Mulai dari Dasar, Sangat cocok untuk pemula hingga lanjutan ; dan Hasil akhir bisa digunakan untuk membuat jasa pembuatan video atau grafis. Info Lebih Lanjut Lihat Disini.

Personal Branding Jadi Mudah



July 20, 2018

Pilkada Serentak 2018 : Munculnya Pola Kepemimpinan Ala Joko Widodo



Pilkada Serentak 2018 :  Munculnya Pola Kepemimpinan Ala Joko Widodo

 Oleh Arya Fernandes 
Pilkada serentak yang digelar 27 Juni lalu menandai terjadinya regenerasi dan perubahan kepemimpinan di tingkat lokal. Perubahan pertama tampak dari kemenangan tokoh nonpartai politik pada tiga provinsi, yaitu Ridwan Kamil, Nurdin Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa. Kemenangan tiga tokoh tersebut menjadi penting mengingat ketiganya memiliki rekam jejak yang baik, punya pengalaman memimpin dan inovasi politik di tingkat lokal, serta berasal dari kelompok profesional.
Pilkada lalu juga menunjukkan kegagalan petahana gubernur/wakil gubernur dalam mempertahankan kursinya. Dari 10 petahana gubernur/wakil gubernur yang mencalonkan diri di pilkada provinsi, delapan di antaranya kalah. Hanya dua petahana berhasil menang, yaitu Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan Lukas Enembe di Papua. Sementara pilkada di tujuh provinsi digelar tanpa diikuti petahana.
Perubahan kedua, adanya semangat perubahan politik pemilih di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan gagalnya sejumlah calon kepala daerah yang memiliki hubungan dengan dinasti politik lokal. Di antaranya, kekalahan Dodi Reza Alex Noerdin (putra Gubernur Sumatera Selatan dua periode),  Karolin Margret Natasa (putri Gubernur Kalimantan Barat dua periode) dan Ichsan Yasin Limpo (adik Gubernur Sulawesi Selatan dua periode).
Dua perubahan tersebut akan memengaruhi konfigurasi kepemimpinan nasional setelah Pemilu 2019. Para kepala daerah terpilih pada 2018 tersebut akan menjabat pada periode 2019- 2024. Waktu tersebut menjadi penting mengingat akan dilaksanakan pemilu presiden pada 2024. Artinya, pada 2024, Indonesia akan memiliki stok kepemimpinan nasional yang berlimpah, yang salah satunya berasal dari kepala daerah di tingkat provinsi, baik yang berasal dari parpol maupun kalangan profesional.
Perubahan politik di tingkat lokal pada 2018 ini melanjutkan fenomena kemenangan Joko Widodo pada 2014, ketika faktor perubahan politik di tingkat lokal akan memengaruhi prestasi politik di tingkat nasional. Gelombang perubahan di tingkat lokal ini sejatinya memberi sinyal baru perubahan sirkulasi elite di tingkat pusat, terutama suksesi dan pergantian kepemimpinan di internal parpol. Gelombang perubahan di beberapa provinsi membawa pesan yang sama, yaitu soal pentingnya integritas, inovasi, kompetensi, dan pengalaman kepemimpinan. Pentingnya pengalaman memimpin itu juga ditunjukkan dari hasil pilkada di tingkat provinsi lalu. Delapan dari 17 gubernur yang terpilih pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.
Kelompok profesional
Perubahan perilaku pemilih dan perubahan teknologi diperkirakan akan memengaruhi perubahan struktur elite di internal parpol. Perubahan perilaku pemilih tampak dari alasan memilih pemilih yang sangat dipengaruhi faktor kompetensi dan kredibilitas calon dibandingkan faktor identitas dan asal partai. Sejumlah hasil riset yang dilakukan SMRC dan Lembaga Survei Indonesia sejak 2004 menunjukkan pemilih yang semakin rasional. Sementara perubahan teknologi informasi mengubah cara calon dan parpol dalam berkampanye kepada masyarakat.
Survei nasional yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) sejak 2015 sampai 2017 menunjukkan adanya peningkatan akses publik terhadap internet dan media sosial. Pada survei Agustus 2017, misalnya, sekitar 30,9 persen atau lebih dari 50 juta pemilih sudah punya akun Facebook.
Dengan perubahan ini, parpol dipaksa beradaptasi dengan perubahan dan mengakomodasi kelompok profesional baru dalam struktur kepemimpinan partai. Karena jika partai masih mengandalkan orang-orang lama yang tak terkoneksi dengan dunia digital, partai diperkirakan akan kesulitan berkomunikasi dengan pemilih pemula dan pemilih milenial. Ke depan, parpol yang tak mempunyai koneksi ke teknologi baru akan kesulitan menghadapi perubahan demografi pemilih. Tak heran apabila beberapa parpol sejak lama sudah mulai mempersiapkan konsultan profesional untuk mengelola konten di media sosial dan pengembangan teknologi informasi.
Peran penting teknologi ini diingatkan oleh Bull dan Aguilar (2016) bahwa kemampuan dalam mengontrol kapital dan politik tidaklah cukup tanpa kemampuan mengontrol pengetahuan dan teknologi.  Hari ini, elite profesional adalah kelompok yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Beberapa kepala daerah terpilih, misalnya, mempunyai kemampuan dalam mengelola isu dan memiliki jumlah pengikut yang banyak di medsos. Mereka juga punya concern pada isu-isu yang tersegmentasi, seperti pembenahan tata kota, sosial, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Elite baru ini juga memelopori pentingnya isu-isu politik pada level mikro.
Apabila parpol terbuka dan transparan dalam hal rekrutmen kader dan kepala daerah, saya kira akan membuat kalangan profesional bergabung dengan parpol. Selama ini, kelompok profesional masih enggan bergabung karena proses penjaringan yang masih tertutup dan rentan penggunaan uang dan politik patronase.
Regenerasi politik
Perubahan politik ke depan saya kira akan dimulai dan didorong dari daerah dan tak lagi dari pusat kekuasaan. Dalam lima tahun terakhir, kita memiliki kepala daerah yang berprestasi dan berdedikasi. Meskipun sebagian juga bermasalah karena tersangkut masalah hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, hal itu tak membuat kita berhenti optimis untuk terus mencari orang-orang baik dari daerah.
Dari sisi usia, misalnya, sensus parpol yang dilakukan CSIS pada 2015 dengan mewawancarai semua ketua partai pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menunjukkan, mayoritas pimpinan partai di daerah berusia di bawah 45 tahun. Pilkada 2018 ini juga menunjukkan, beberapa gubernur terpilih mempunyai inovasi dan kepemimpinan politik yang berintegritas.
Politik Indonesia kontemporer sudah banyak mengalami perubahan, terutama dari sisi pemilih yang semakin cerdas dan bijak dalam berpolitik. Harapan perubahan justru harus terus didorong dari parpol, terutama terkait aspek regenerasi, rekrutmen, dan kaderisasi partai. Beberapa partai sudah mulai terbuka dan fleksibel dalam melihat tren perubahan pemilih, tetapi sebagian lainnya masih tertutup. Parpol memang harus mencari jalan tengah dalam hal rekrutmen pemimpin, yaitu dengan mengombinasikan antara kader dan nonkader profesional.
Arya Fernandes Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS : Sumber - Pilkada Serentak  dan Kepemimpinan Nasional, Kompas.id, 20 juli 2018

July 8, 2018

Dukungan TGB Untuk Jokowi, Potret Akal Sehat Pemimpin Muslim*




Dukungan TGB Untuk Jokowi, Potret Akal Sehat Pemimpin Muslim

Oleh : Abdullah Umar 

Sejak Rabu malam, (4/7/2018) jagat media sosial di Indonesia dipenuhi oleh pemberitaan yang memuat pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus salah satu ulama, Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya di 2019-2024. Pernyataan itu cukup mengagetkan semua pihak, khususnya pihak oposisi. Apalagi, nama TGB termasuk yang direkomendasikan PA 212 (forum anti Jokowi) sebagai calon presiden di Pipres 2019. Bagi saya, apa yang dilakukan TGB menunjukkan potret akal sehat seorang pemimpin muslim.
*Siapa sebenarnya TGB?* Nama aslinya ialah TGH Muhammad Zainul Majdi, Lc. Gelar Lc nya didapat pada 1996 setelah ia lulus studi tentang Tafsir Ilmu dan Al Qur’an di Universitas Al-Azhar, Cairo Mesir. Ia pun meraih gelar doktor di kampus yang sama pada 2011. Nama TGB dalam bahasa NTB berarti Haji Muda yang suka mengajar (ilmu Islam). Darah ulama dalam diri TGB juga mengalir dari kakeknya, M. Zainuddin Abdul Majid yang merupakan salah satu pahlawan nasional dari NTB.
Setelah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Bulan Bintang, pada 2008 ia terpilih menjadi Gubernur NTB setelah diusung PKS dan PBB, dua partai yang memang memiliki basis masa yang cukup kuat di sana. Pada 2013, ia kembali terpilih menjadi Gubernur NTB, namun saat itu ia didukung oleh Partai Demokrat. TGB pun hingga saat ini tercatat sebagai kader Partai Demokrat.
Di hadapan media, TGB menyampaikan, alasannya mendukung Jokowi untuk memimpin dua periode, yaitu keberlanjutan pembangunan yang sudah dimulai Jokowi selama 4 tahun belakangan. Ia menilai, Jokowi telah meletakan dasar-dasar pembangunan yang baik di seluruh wilayah Indonesia termasuk di NTB. Oleh karena itu, jika 2019 berganti presiden, suasana kebatinan rakyat akan terganggu, keberlanjutan pembangunan pun akan terancam.
Seperti yang kita ketahui, di era Jokowi, pembangunan infrastruktur di wilayah Timur Indonesia gencar dilakukan. NTB menjadi salah satu daerah yang mendapatkan manfaat besar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dibangun untuk menjadikan NTB sebagai pusat destinasi wisata baru di Indonesia yang berskala internasional. Masyarakat sekitar pun mulai merasakan berdenyutnya roda perekonomian di sana.
TGB dengan segala rekam jejaknya tentu tidak sembarangan dalam bertindak, sebagai sesama mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Mesir, saya paham nilai ke-Islaman pasti menjadi rujukan dalam setiap pilihan.
Mungkin saja sebagai seorang ulama, TGB menilai Jokowi pemimpin yang memiliki keberpihakan besar bagi umat muslim. Perhatian Jokowi pada tanah waqaf (sertifikasi tanah waqaf), program ekonomi umat di berbagai pesantren, hingga sikap adilnya dengan membangun infrastruktur tidak hanya berpusat di Jawa, sesuai dengan standar kepemimpinan yang dianjurkan oleh Islam.

Apalagi, sebagai pemimpin di daerahnya, TGB dapat melihat jelas masyarakatnya masih begitu mencintai Presiden Jokowi. Bisa dipahami, keputusan TGB mendukung Jokowi merupakan potret akal sehat dari seorang pemimpin muslim.
Sebaliknya, kejadian ini seolah tamparan keras bagi para lawan Jokowi. Khusus bagi PKS, ini merupakan goncangan yang cukup berarti, mengingat di Pilpres 2014 lalu, NTB menjadi daerah no.2 dengan presentase kekalahan Jokowi terbesar setelah Sumatera Barat. Saat itu di NTB, Jokowi-JK hanya meraih 27,55 persen suara. Maklum, dengan basis massanya yang kuat di sana, PKS menjadi mesin utama pemenangan Prabowo-Hatta.
Bahkan di Sumatera Barat, di mana Jokowi hanya meraih 23,08 persen suara di Pilpres 2014, masyarakatnya sempat dibuat gempar setelah di bulan ramadan kemarin, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendoakan Presiden Jokowi agar bisa memimpin dua periode. Irwan juga sempat menulis di media cetak lokal bahwa ia belajar banyak dari cara blusukan Jokowi bahwa pemimpin harus turun langsung ke rakyat. Irwan merupakan kader PKS.
Abdullah Umar - Mahasiswa Indonesia di Universitas Cairo, Mesir



Selamat Datang Kembali Politik Akal Sehat di Indonesia!!!
Copas dari Bu Sri Susetyo Putri pada Facebook –Rekan UGM Untuk Jokowi

#TGBuntukIndonesia
#Rekan UGM Untuk Jokowi

May 7, 2018

Membaca Arah Pemilih Milenial



Oleh  Hanta Yuda AR


KOMPETISI politik elektoral 2019 diperkirakan akan didominasi generasi milenial. Berdasarkan proporsi usia pemilih, Pemilu 2019 akan diikuti oleh sekitar 40% pemilih usia 17-35 tahun. Itu artinya generasi milenial akan turut mewarnai peta dukungan politik 2019, bahkan akan menentukan siapa calon presiden Indonesia mendatang.Karakter mendasar yang membedakan generasi X (36 tahun-55 tahun) maupun generasi baby boomers (55 tahun ke atas) dengan generasi milenial (17 tahun-35 tahun) adalah melek informasi dan terkoneksi (connected) melalui jejaring media sosial digital, yang terhubung melalui internet. Media sosial yang kini menjadi salah satu 'mesin politik' efektif untuk melakukan propaganda politik maupun penetrasi isu adalah dunia yang sangat akrab dengan generasi milenial.

Di titik inilah, karena typical mereka sebagai generasi digital native, yang sangat melek informasi dan kerap bercengkrama dengan smartphone dan media sosial, menjadikan generasi milenial sejatinya tidak hanya strategis secara kuantitas, tetapi juga amat penting sebagai salah satu 'mesin' propaganda isue politik dalam memobilisasi dukungan suara elektoral.

Eksposure dan aktivitas digital generasi ini sangat berpengaruh pada sirkulasi isu-isu menjelang pemilu. Apalagi, konten digital sangat berpengaruh pada generasi pemilih matang yang lebih banyak menerima dibandingkan memverifikasi atau memproduksi konten sebagaimana yang dilakukan oleh generasi milenial. Meskipun secara konseptual pemilih milenial merujuk pada generasi Y (21 tahun-35 tahun), penggunaan pemilih milenial yang juga mencakup generasi Z (17 tahun-20 tahun) akan lebih memudahkan kita dalam pembacaan pemilih muda dan pemilih matang (lebih dari 35 tahun).
Lalu pertanyaannya, ke mana arah preferensi politik para pemilih milenial ini?
Paling tidak ada tiga poin penting untuk membaca arah dan preferensi politik pemilih milenial; 1. potensi partisipasi politik dan kemantapan pilihan, 2. sensitifitas pada isu sosial/kebijakan, 3. dan tentunya adalah soal preferensi terhadap kandidat dan pilihan politiknya dalam pemilu, baik karakter kandidat yang disukai maupun dukungan personal terhadap kandidat.

Pemilih galau

Berdasarkan data survei Poltracking Indonesia pada Februari 2018, potensi partisipasi pemilih milenial pada pemilu 2019 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan generasi pemilih matang (36 tahun ke atas). Potensi partisipasi (responden yang menjawab akan menggunakan suaranya pada pemilu 2019) kedua kelompok ini berada pada angka 76%-77%.

Namun demikian, hal yang menarik adalah ketetapan pilihan generasi milenial terhadap pilihan partai dan kandidat capres lebih rendah dibandingkan generasi matang. Ada sekitar 60% pemilih milenial yang tidak punya ketetapan pilihan politik dibandingkan pemilih matang yang separuhnya (50%) sudah matang dengan pilihan politiknya. Singkatnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Poltracking, preferensi pilihan figur capres oleh milenial belumlah solid apalagi dikotomis sebagaimana produk politik pemilu 2014.
Pemilih milenial akan mencari tahu dan meverifikasi kandidat secara mandiri tidak bergantung pada sosialisasi politik di dalam keluarga. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya partisan identification atau Party ID kelompok pemilih ini, sekitar 17,5%. Party ID adalah produk dari pendekatan psikologis yang dibangun oleh Campbell et al (1960) di Universitas Chicago lebih dari setengah abad yang lalu.

Tesisnya adalah bahwa sosialisasi politik di dalam keluarga ketika masa kecil dan remaja akan menciptakan perilaku politik berdasarkan preferensi partai di dalam keluarganya. Akhirnya, asosiasi pemilih terhadap partai dilihat sebagaimana asosiasi pemilih terhadap agama atau identitas rasional mereka. Artinya, Party ID yang rendah tersebut menjelaskan bahwa siapapun figur yang diusung oleh partai yang mereka pilih atau yang ada di dalam keluarga, tidak terlalu berpengaruh pada pilihan capresnya.
Hal menarik lain dari potensi keterlibatan generasi milenial dalam pilpres mendatang, adalah generasi ini menyatakan masih mungkin berubah dalam menentukan/memilih siapa kandidatnya (63%). Karena itu, pemilih milenial terbilang pemilih kritis yang masih 'galau'. Meskipun hal itu masih dapat dipahami bahwa hingga saat ini belum ada kandidat yang secara solid menarik bagi generasi milenial. Mereka masih wait and see siapa-siapa kandidat yang mampu memberi ekspektasi besar bagi masa depan kaum milenial.
Namun, kabar baiknya, generasi milenial merespons positif Pilpres 2019 mendatang dengan cukup tigginya potensi partisipasi dari segmentasi pemilih ini. Data terbaru survei Poltracking Indonesia misalnya menunjukkan bahwa 78,4% generasi milenial menyatakan akan menyoblos pada pilpres mendatang. Ini adalah kabar baik bagi demokrasi di Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa arus deras informasi membuat generasi milenial Indonesia tidak alergi dengan politik.

Pemilih rasional-sosiologis

Preferensi pemilih milenial terhadap latar belakang kandidat presiden, berdasarkan data survei Poltracking Indonesia Februari 2018, yang cukup menarik sekaligus mengejutkan adalah preferensi sosiologis sedikit lebih banyak diletakkan pada agama yang dianut kandidat (27%) dibandingkan kinerja kandidat (17%), dan delapan faktor-faktor latar belakang kandidat lainnya yang berada di bawah 10%.

Namun demikian, jika 10 faktor latar belakang figur capres kita simplifikasi ke dalam tiga klasifikasi yaitu faktor rasional (kinerja rekam jejak, kompetensi, dan visi), faktor sosiologis (latar agama, etnis, dan asal daerah), serta faktor psikologis kandidat (usia, gender, dan karakter personalnya), maka pemilih milenial cenderung rasional (39%) dibandingkan sosioligis (30%).

Berdasarkan data ini, harus diakui bahwa program kebijakan yang sudah dilakukan oleh kandidat petahana ataupun program yang ditawarkan oleh kandidat capres penantang, akan mempunyai efek tidak jauh berbeda dengan isu-isu yang berkaitan dengan identitas sosial pemilih milenial, baik agama, etnis, dan kelompok kedaerahan yang menjadi basis identitas pemilih termasuk kelompok milenial.
Tentu ekspektasi kita adalah sejauh mana para kandidat capres dan winning team-nya mampu mengeksplorasi dan mengoreksi program kebijakan dibandingkan mengeksploitasi isu sosiologis dan identitas.Atribusi variabel-variable sosiologis memang tidak bisa dilepaskan dari kandidat capres. Namun demikian, kemenangan Jokowi atas Prabowo pada 2014 pada dasarnya menunjukkan bahwa bagaimanapun juga rasionalitas pemilih yang diletakkan pada evaluasi kinerja dan performance kandidat, lebih banyak dihitung oleh pemilih dibandingkan sentimen yang 'dibangun' atas identitas.

Terlepas dari argumen psikologis ini, skema penyerentakan pemilu antara kursi presiden dan kursi legislatif bisa jadi akan menghasilkan output elektoral yang sama sekali berbeda dengan 2014. Kelompok pemilih milenial juga boleh jadi sangat kuat menerima efek coattail dari skema pemilu serentak tersebut.Artinya, meski kedekatan kelompok pemilih ini dengan partai terbilang rendah, angka straight ticket voting (linieritas antara pilihan capres dan kandidat-kandidat partai di semua level) bisa jadi akan tinggi.

Preferensi capres

Dari sisi preferensi terhadap karakter atau sifat kandidat yang disukai, data survei Poltracking menunjukkan bahwa pemilih generasi milenial menginginkan kandidat dengan karakteristik merakyat (35%), dan jujur/berintegritas (11,8%).Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi milenial menyukai kandidat yang menyatu dan tak berjarak dengan 'gaya hidup' mereka (merakyat).Selain itu, juga menyukai karakter jujur, boleh jadi efek bias dari banyaknya informasi media terkait kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini.

Secara lebih spesifik, pemilih pada kelompok usia ini juga mempunyai preferensi figur capres yang 'mengkombinasikan' personalitas Jokowi dan Prabowo, yaitu merakyat (26%) dan tegas (13%).Lebih dari 10 variable karakteristik figur capres lainnya yang diajukan dalam pertanyaan hanya dipilih kurang dari 10% kelompok pemilih milenial. Hal inilah yang menjelaskan kelompok pemilih milenial tidak terlalu solid (di bawah 50%) dalam mendukung petahana Jokowi sebagai capres, dibandingkan pemilih matang yang cenderung lebih solid di atas 50%.
Namun demikian, preferensi pada figur yang merakyat dan tegas pada dasarnya bukanlah hal yang unik dalam perilaku memilih.Preferensi ini cukup menjelaskan teori valensi dalam psikologi pemilih, di mana pemilih akan memilih kandidat yang dianggap mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan umum atau dasar seperti lapangan kerja, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Hal ini juga terkonfirmasi dalam survei Poltracking.
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana pemilih milenial mengeksplorasi diri dan memperlakukan konten di dalam platform digital terutama media sosial yang merupakan 'dunia nyata' mereka.Kondisi itu tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi setiap parpol dan kandidat presiden. Mereka harus segera melakukan inovasi dan lebih berkonsentrasi membangun panggung kontestasi yang sehat, di dalam dunia digital demi mendulang suara pemilih milenial.


Sumber : Media Indonesia 23 April,2018 - Hanta Yuda AR Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia



April 7, 2018

Caleg Berintegritas, Menutup Peluang Mantan Koruptor



Caleg Berintegritas, Menutup Peluang Mantan Koruptor

Oleh Emerson Yuntho 

Komisi Pemilihan Umum mengusulkan, bekas narapidana perkara korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Selain itu, KPU juga mengusulkan agar mereka yang ingin jadi calon anggota legislatif harus menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Kedua usulan ini nantinya akan ditambahkan sebagai ketentuan baru dalam peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif. KPU beralasan bahwa pengaturan ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih calon anggota parlemen yang bersih dan punya rekam jejak yang baik.Rencana KPU melarang narapidana korupsi mendaftar sebagai caleg dan keharusan pelaporan kekayaan sebagai syarat pencalonan dalam Pemilu 2019 layak diapresiasi. Regulasi ini diharapkan dapat mendorong Pemilu 2019 yang lebih demokratis dan berintegritas.

Larangan mengenai bekas narapidana korupsi jadi caleg dan pelaporan kekayaan dapat dikatakan sebuah terobosan karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Pasal 240 Huruf g UU Pemilu hanya mensyaratkan caleg tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan bekas terpidana. Aturan ini tentunya berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu tahun 2013, di mana KPU membolehkan bekas narapidana perkara korupsi ikut dalam Pemilu 2014. Akibatnya, sejumlah eks narapidana korupsi kemudian mendaftarkan diri jadi caleg. Sungguh ironis, ternyata masih ada bekas terpidana korupsi yang akhirnya terpilih menjadi wakil rakyat.

Keberadaan caleg tidak berintegritas tentu saja akan menambah masalah bagi parlemen—baik di pusat maupun di daerah—di kemudian hari. Muncul kekhawatiran keberadaan bekas koruptor dalam parlemen hanya akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktik korupsi yang pernah ia lakukan. Tidak dapat dimungkiri citra parlemen selama ini tercoreng akibat sejumlah perkara korupsi yang melibatkan anggotanya. Pada 2014, Indonesia Corruption Wacth (ICW) menemukan sedikitnya 59 anggota dewan terpilih (DPR, DPRD, DPD) periode 2014-2019 yang tersangkut perkara korupsi. Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2014 menyebutkan, terdapat 3.169 anggota DPRD se- Indonesia pernah tersangkut perkara korupsi selama kurun 2004-2014. Peristiwa terbaru adalah ketika KPK menetapkan tersangka korupsi secara massal terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara dan 19 anggota DPRD Kota Malang. Masuknya eks koruptor sebagai anggota legislatif tentu saja akan semakin menguatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap parlemen.

Pelaporan kekayaan

Pada sisi lain, keharusan menyerahkan laporan kekayaan pada awal pencalonan juga diharapkan dapat meminimalkan rendahnya pelaporan kekayaan para anggota legislatif yang kelak terpilih. Sudah rahasia umum jika sudah terpilih biasanya banyak anggota legislatif yang malas bahkan tak mau melaporkan kekayaannya kepada KPK. Hal ini dibuktikan dari data KPK tahun 2016 yang menyebutkan baru 62,75 persen dari 545 anggota DPR periode 2014-2019 yang menyerahkan LHKPN. Selebihnya, 37,25 persen atau 203 wakil rakyat belum melaporkan kekayaan mereka. Tidak hanya DPR, sebanyak 9.676 anggota DPRD di seluruh Indonesia juga belum menyetorkan LHKPN.

Padahal, pelaporan kekayaan merupakan salah satu bentuk komitmen antikorupsi setiap pejabat publik, termasuk anggota legislatif. Apalagi kewajiban pelaporan kekayaan anggota Dewan merupakan mandat dari UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 5 Ayat 3 regulasi tersebut menegaskan, anggota DPR/DPRD selaku penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

Hanya saja, jadi atau tidaknya aturan melarang eks narapidana korupsi mendaftar dan pelaporan kekayaan dapat diakomodasi dalam peraturan KPU sangat bergantung pada keberanian KPU sendiri. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berhak membuat aturan pelaksanaan pemilu sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pemilu. Dalam kondisi tertentu terobosan hukum bisa saja dilakukan KPU untuk memastikan bahwa pemilu dapat berjalan secara demokratis dan berintegritas.

Untuk memastikan caleg yang ikut pemilu adalah figur berintegritas, akan sangat baik jika dalam PKPU juga diperluas larangan mendaftarkan diri sebagai caleg tidak saja bagi bekas narapidana korupsi, tetapi juga terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana perkara korupsi. Bahkan, untuk mencegah figur bermasalah mendaftar, KPU dapat menambahkan syarat pencalonan berupa adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat. Kedua syarat ini lazim digunakan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil dan calon pejabat publik lainnya.
Menghadirkan caleg berintegritas seharusnya juga didukung partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 sebagai bentuk komitmen mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi. Selama ini parpol sering mengabaikan aspek integritas kader-kadernya yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mereka lebih mengutamakan caleg yang loyal dan punya kemampuan finansial daripada figur yang punya rekam jejak dan integritas yang baik.
Jika Pemilu 2019 diikuti oleh caleg yang berintegritas atau minim masalah hukum, tentu saja publik akan punya harapan bahwa anggota legislatif yang terpilih nantinya mau bekerja sungguh-sungguh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika semua caleg yang terpilih tidak lagi diragukan integritasnya, tentu saja citra parlemen akan semakin baik di mata publik.
Sumber :  Kompas.id, 7 April 2018, Caleg Berintegritas, Emerson Yuntho Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch