Tuesday, October 10, 2017

Pemilu Serentak 2019 dan Potensi Masalahnya



Pemilu Serentak 2019 dan Potensi Masalahnya

Oleh Indra Pahlevi 

Mulai 3 Oktober 2017, Komisi Pemilihan Umum memulai kerja besar menuju Pemilihan Umum Serentak 2019. Diawali dengan tahapan pendaftaran partai politik pada 3-16 Oktober 2017, KPU akan mengawali sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia yang diakui sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kerja besar KPU tersebut tentu akan menjadi sorotan semua pihak, baik peserta pemilu, pemerintah, DPR, masyarakat, maupun dunia internasional. Alasannya adalah, dengan kerumitan yang ada dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, potensi terjadinya persoalan di tiap tahapan sangat besar. Apalagi, pada saat merancang bagaimana implementasi penggunaan sistem pemilu baru yang menggunakan metode konversi suara sainte lague murni. Di sini perlu kehati-hatian agar hasilnya tidak menimbulkan persoalan mendasar di kemudian hari.

Berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas pemilu tersebut bukan hal yang baru dicantumkan dalam sebuah UU Pemilu. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi selama ini? KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tentu memiliki parameter untuk mewujudkan asas pemilu tersebut. Oleh karena itu, KPU memiliki beberapa asas yang diperintahkan oleh UU No 7 Tahun 2017 tersebut sebagai prinsip dalam penyelenggaraannya, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,  proporsional, profesional, akuntabel,  efektif, dan  efisien. Kesemua prinsip itu harus menjadi pegangan semua komisioner KPU, baik di pusat maupun daerah.
Potensi masalah
Beberapa persoalan yang berpotensi mengemuka di setiap tahapan adalah pada saat penetapan partai politik peserta pemilu yang terjadwal pada 17 Februari 2018. Potensi masalah adalah adanya partai politik yang tidak lolos verifikasi dan kemudian melakukan gugatan. Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, KPU tentu sudah mengantisipasi. Namun, KPU harus mampu membuktikan hasil verifikasi faktual baik di tingkat pusat maupun daerah yang selama ini sulit dilakukan. Proses verifikasi faktual di daerah akan terkendala jumlah yang sangat banyak, tetapi tenaga untuk melakukan verifikasi sangat terbatas. Apakah KPU hanya akan melakukan uji sampling atau keseluruhan akan sangat tergantung kepada kesiapan semua sumber daya yang dimiliki KPU.
Potensi masalah berikut adalah pada tahapan penyusunan daftar pemilih yang tetap berbasis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah kepada KPU pada 17 Desember 2017. Secara umum, sebenarnya kita berharap tidak akan ada persoalan tatkala data kependudukan sudah menggunakan KTP elektronik. Namun, hingga saat ini belum semua warga negara memiliki KTP elektronik, bahkan menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat 1,9 juta penduduk yang memiliki data ganda meskipun Dirjen Dukcapil menjamin tak akan memengaruhi penyusunan daftar pemilih pemilu.

Di sinilah peran KPU untuk dapat membersihkan data ganda tersebut agar daftar pemilih pemilu tidak lagi banyak ”istilah” seperti daftar pemilih khusus yang dapat menggunakan hak pilih hanya dengan menggunakan KTP di wilayahnya pada saat pemungutan suara meskipun tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Sekadar mengingatkan bahwa persoalan daftar pemilih tetap (DPT) ini pernah mengemuka dan menjadi perhatian DPR saat Pemilu 2009 melalui pembentukan Panitia Angket DPT. Saat itu daftar pemilih sangat amburadul dan bahkan terkesan tidak terkonsolidasi dengan baik.
Tahapan berikut yang berpotensi muncul masalah adalah penetapan daerah pemilihan DPRD. Meskipun sudah ada panduan dalam UU No 7 Tahun 2017 berupa prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 185 yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas; integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan; namun hal itu perlu memperhitungkan segala aspek baik sosial, politik, ekonomi, demografis, maupun geografis.
Memang selama ini sudah ada daerah pemilihan yang dipergunakan pada pemilu sebelumnya. Namun, pada hakikatnya tetap terbuka ruang untuk penataan ulang dengan memerhatikan berbagai perkembangan yang ada. UU No 7 Tahun 2017 relatif sudah mempertimbangkan berbagai kondisi yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya manakala satu daerah pemilihan melebihi alokasi kursi yang ditentukan karena terbentuk pemetaan daerah pemilihan harus kecamatan  atau gabungan kecamatan untuk DPRD kabupaten/kota.
UU No 7 Tahun 2017 sudah memberikan ruang adanya ketentuan dapat menggunakan bagian kecamatan sehingga kasus Depok tidak akan terulang lagi. Berdasarkan pengalaman, banyak anggota DPRD kabupaten/kota periode 2014-2019 yang mempertanyakan terkait daerah pemilihan ini. Hal itu tentu lumrah mengingat hingga saat ini model pencalonan dan keterpilihannya masih mengombinasikan antara peran parpol pada saat pencalonan dan si calon itu sendiri karena masih mempertahankan sistem suara terbanyak (Pasal 422) pada saat penentuan calon terpilih.
Tahapan-tahapan berikutnya yang harus diperhatikan KPU adalah proses pencalonan hingga penetapan daftar calon tetap. Ruang untuk terjadinya sengketa (dispute) baik antarcalon, antara calon dan parpol pengusung, atau antara calon/parpol dan KPU itu sendiri sangat mungkin terjadi. Meskipun saat ini relatif tidak ada parpol yang berkonflik—jika diasumsikan konflik PPP sudah selesai, tetapi ruang perselisihan tersebut akan tetap muncul dengan melihat sistem pemilu yang kita gunakan saat ini. Begitu juga dengan tahapan kampanye yang sarat dengan persoalan di setiap pemilu. Dengan melihat Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak, model kampanye yang secara umum sudah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 harus dikelola secara bijak saat kampanye suatu parpol yang juga mencalonkan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh gabungan parpol.
Dalam konteks ini perlu diperhatikan apa yang kita sebut coattail effect (secara harfiah coattail bermakna ekor/buntut jas). Secara konseptual, konsep coattail effect maksudnya adalah orang-orang yang sudah sangat  terpesona dengan sosok/citra seseorang hingga bahkan ketika dia mengibaskan ”ekor” jasnya, luluhlah hati rakyat atau orang-orang di sekitarnya. Karena itu, pada saat kampanye untuk memilih anggota DPR dan DPRD tentu akan memanfaatkan dengan mengampanyekan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung. Sementara di sisi lain terdapat persaingan antarparpol dan bahkan antarcalon dalam pemilihan anggota DPR serta DPRD.
Potensi masalah yang mungkin muncul adalah saat tahapan pemungutan suara serta penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019. Tahapan ini adalah tahapan paling krusial dari seluruh tahapan pemilu itu sendiri yang merupakan pengalaman pertama dalam pemilu serentak. Sama halnya dengan pelaksanaan pilkada serentak, potensi masalah akan berujung pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
Evaluasi pilkada serentak
Dalam evaluasi Pilkada Serentak 2017, KPU menyatakan terdapat beberapa persoalan yang muncul seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai prosedur, surat suara yang ditandai,  pemilih memilih lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara (TPS), pemilih memilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, dan masalah lainnya. Sementara pelanggaran yang tak berdampak pada PSU, yaitu ketua KPPS tidak menandatangani surat suara, terdapat pemilih di bawah umur yang belum berstatus kawin, pemilih memilih dengan menggunakan formulir C6 orang lain, kotak suara yang dilarikan masyarakat, selisih penggunaan hak pilih dengan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara, serta pemungutan suara tak dihadiri saksi pasangan calon dan pengawas pemilu di TPS dan lainnya.
KPU juga mencatat pada Pilkada Serentak 2017 terdapat kekurangan surat suara akibat membeludaknya pemilih tambahan, pelayanan terhadap pemilih di rumah sakit, rutan, rumah sakit jiwa belum maksimal, terdapat daerah seperti DKI Jakarta yang membuat aturan tambahan dalam pelayanan hak pilih untuk pemilih tambahan sebagai fungsi kontrol tetapi pada akhirnya menghambat pelayanan kepada pemilih dan lain sebagainya. Persoalan ini akan berdampak pada ketersediaan logistik yang sudah ditentukan jumlahnya. Apalagi, jika terjadi persoalan salah surat suara di suatu daerah pemilihan sebagaimana yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
Kompleksitas masalah akan bertambah karena akan terdapat 5 (lima) surat suara di satu TPS (kecuali DKI Jakarta hanya 4 surat suara), yaitu surat suara untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden/wakil presiden. Seorang pemilih akan memerlukan waktu yang relatif lama untuk membuka dan mencoblos setiap surat suara dan kemudian akan berdampak pada proses penghitungan suara di setiap TPS hingga berjenjang ke atas. Dalam konteks ini tentu KPU harus mampu menyeleksi anggota KPPS, PPS, dan PPK yang lebih mengedepankan kapasitas dan pemahaman yang baik terhadap pemilu serta kesigapan dan kecepatan agar semua proses dapat berjalan lancar.
Pemetaan masalah
Secara keseluruhan, KPU harus melakukan pemetaan masalah di setiap tahapan yang disusun dalam sebuah dokumen sebagai panduan bagi pelaksana di lapangan. KPU tidak hanya menyusun regulasi teknis terkait pelaksanaan setiap tahapan, tetapi juga harus menyusun peta masalah yang menjadi pegangan bagi seluruh pelaksana pemilu. Beberapa hal penting perlu dilakukan KPU, yaitu sosialisasi informasi kepemiluan serentak 2019 secara sistematis melalui strategi jitu agar tidak hanya partisipasi masyarakat meningkat, tetapi juga munculnya pemahaman masyarakat terhadap Pemilu Serentak 2019 ini.

Berikutnya adalah proses distribusi logistik yang lebih teratur dan terencana agar bisa meminimalkan kesalahan yang tidak perlu, tetapi akan berdampak besar pada penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Terakhir yang paling penting adalah kesiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahapan ini satu hal yang paling penting adalah pelatihan yang terstruktur bagi para pelaksana di lapangan sehingga memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mereduksi kesalahan yang sering terjadi di setiap pemilu. Melalui peningkatan kapasitas para pelaksana, diharapkan tidak lagi terjadi kesalahan. Semoga Pemilu 2019 tidak hanya berjalan aman dan lancar, tetapi juga menghasilkan para wakil rakyat dan presiden yang amanah.

Sumber : Kompas.id. 10 Oktober 2017 Menuju Pemilu Serentak 2019   oleh: Indra Pahlevi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Monday, September 11, 2017

Tahapan Pilkada Serentak di 171 Daerah pada 2018

Tahapan Pilkada Serentak di 171 Daerah pada 2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi meluncurkan dan memulai tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia."Tahapan ini akan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada, yang dimulai pada hari ini sampai 23 Juni 2018," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Selanjutnya, pembukaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari hingga 10 Januari 2018, tambah dia.Sementara itu, 27 Juni 2018 ditetapkan sebagai hari pemungutan suara pada Pilkada serentak mendatang, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2018."Pilkada 2018 sedikit berbeda dari 2015 dan 2017, karena di tengah-tengah tahapannya, secara bersamaan juga akan dilaksanakan tahapan pemilu legislatif dan Pemilu 2019. Jadi pekerjaan KPU, Bawaslu, TNI, Polri, bahkan partai politik akan dua kali lipat," ungkap Arief.
Kendati demikian, pria yang pernah menjadi Anggota KPU Jawa Timur periode 2004-2012 itu berharap penyelenggaraan Pilkada 2018 tidak akan terganggu dengan adanya tantangan kinerja tersebut."Kami bertekad pilkada ini menjadi lebih baik, maka dari itu KPU selalu menekankan hal pokok yang harus dijalankan dan dijadikan pedoman bersama bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Yang pertama transparansi, kemudian kedua adalah integritas," ujar Arief.


Ia juga menyampaikan bahwa penyelenggara pemilu bertekad memperkuat pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat, serta memastikan seluruh produk hukum KPU apat terpublikasi dengan baik pada Pilkada 2018.Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi dalam Pilkada 2018. Jumlah daerah yang akan ikut pilkada mendatang akan lebih banyak dibandingkan Pilkada 2017, yang hanya diikuti 101 daerah.  ( Sumber : https://news.okezone.com/read/2017/06/14/337/1716154/resmi-diluncurkan-kpu-ini-tahapan-pilkada-serentak-di-171-daerah-pada-2018)

Monday, August 21, 2017

Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden

Baru tiga hari setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan UU Penyelenggaraan Pemilu menjadi UU, Jumat (21/7), permohonan pengujiannya telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan Presiden pun belum mengesahkan atau memberi nomor bagi UU dimaksud.

Keberatan terutama ditujukan pada nilai ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222. Partai politik atau gabungan partai politik yang hendak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden disyaratkan memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.
Hal demikian dianggap halangan oleh sebagian partai politik serta para tokoh yang ingin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Karena itu, MK diminta membatalkan nilai ambang batas tersebut dengan alasan melanggar hak konstitusional.
Kebijakan hukum terbuka
Dalam konteks pengujian UU sebenarnya isu yang sama pernah diadili oleh MK meskipun UU-nya berbeda. Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengadili Pasal 9 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 menentukan pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya.
MK menolak permohonan para pemohon, yang artinya nilai ambang batas dimaksud tidak melanggar konstitusi. Dalam putusannya, MK menyatakan pendirian bahwa kebijakan pembentuk UU ketika menentukan nilai ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Tersirat dari putusan tersebut—juga dari beberapa putusan MK terdahulu—bahwa kebijakan hukum terbuka adalah ”wilayah bebas” bagi pembentuk UU karena UUD 1945 tidak memberi arahan kebijakan hukum seperti apa yang harus diambil.
Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6A juncto Pasal 6 UUD 1945, yang keduanya tidak mewajibkan atau melarang adanya ambang batas pencalonan. Kemungkinan dari sini MK berpendapat. Mengingat tidak diatur oleh UUD 1945, maka pembentuk UU memiliki kebebasan untuk secara mana-suka mengaturnya sendiri.
Pendapat MK demikian mendapat pembenaran karena negara berkewajiban untuk selalu menyediakan perangkat hukum mengikuti perkembangan atau kebutuhan masyarakat. Jika pembentuk UU tidak diberi kebebasan untuk mengatur suatu hal menjadi UU, hanya karena hal demikian tidak diatur oleh UUD 1945, dapat dipastikan banyak aktivitas masyarakat lepas dari kontrol hukum. Di sisi lain kebebasan demikian berpotensi memunculkan UU yang sewenang-wenang karena tidak memiliki norma kontrol berupa UUD 1945.
Dalam konteks penentuan angka ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden, meski MK melalui Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan penentuan besaran angka adalah hak pembentuk UU, tak berarti pembentuk UU boleh mengubah-ubah angka tanpa argumentasi. UUD 1945 memang tak memuat ketentuan angka ambang batas, tetapi UUD 1945 mengandung nilai keadilan.
Perluasan parameter
Keadilan merupakan jiwa UUD 1945, bahkan dirumuskan tegas dalam Pembukaan UUD 1945 paragraf keempat, yang dikenal sebagai sila kelima Pancasila. Nilai-nilai dalam Pembukaan UUD 1945 harus dijadikan parameter pengujian konstitusionalitas UU manakala tidak ditemukan pasal dan/atau ayat dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan parameter.  
Lantas, keadilan seperti apa yang dimaksud oleh Pembukaan UUD 1945? Adalah kewajiban hakim konstitusi untuk berijtihad menemukan yang terbaik dari berbagai varian keadilan. Berapa pun angka yang disepakati oleh pembentuk UU, MK bertugas memastikan ulang bahwa dampak pilihan kebijakan demikian telah mendekati keadilan, yaitu memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak, terutama masyarakat, khususnya dari perspektif demokrasi.
Titik tekan di sini adalah agar MK tidak terburu-buru menyatakan kebijakan hukum mengenai ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai kebijakan hukum terbuka hanya karena tidak ditemukan parameter pengujian konstitusionalitas dalam pasal dan/atau ayat UUD 1945. Selain itu, juga dimaksudkan agar kebijakan hukum terbuka tidak melahirkan UU yang mengabaikan atau berada di luar kontrol UUD 1945.
Undang-undang yang dinyatakan oleh MK tidak dapat diuji terhadap UUD 1945 terbaca sebagai produk hukum yang kekuatannya menyamai UUD 1945. Hal demikian pada akhirnya menempatkan pembentuk UU pada hierarki setara dengan pembentuk konstitusi. Perubahan hierarki peraturan perundang-undangan lebih lanjut mengakibatkan kerusakan mekanisme kontrol norma hukum.
Supremasi konstitusi
Harus diingat bahwa Indonesia menganut supremasi konstitusi, sebagaimana dinyatakan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, suatu UU harus tetap tunduk pada UUD 1945. Norma hukum dalam UUD 1945 yang dirumuskan sebagai pasal dan/ atau ayat memang terbatas serta tidak mungkin mengatur secara lengkap semua aspek kehidupan masyarakat. Namun, ada nilai-nilai ”Proklamasi Kemerdekaan” dan nilai-nilai Pancasila yang dapat dijadikan parameter tambahan bagi pengujian UU, mengingat keduanya adalah satu kesatuan dengan UUD 1945, bahkan tertulis tegas dalam Pembukaan UUD 1945.
Perkara pengujian UU Penyelenggaraan Pemilu akan menjadi medan pertarungan konseptual apakah Indonesia akan tetap menganut supremasi konstitusi, sebagaimana diperintahkan UUD 1945, ataukah di bawah tangan akan menganut supremasi UU dengan membiarkan suatu UU lolos pengujian hanya karena tidak ditemukan pasal dan/atau ayat UUD 1945 yang dapat dijadikan parameter pengujian.
Mardian Wibowo, Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Sumber : https://kompas.id/baca/opini/2017/08/04/konstitusionalitas-ambang-batas-pencalonan-presiden/

Sunday, July 23, 2017

Elektabilitas Bukan Faktor Tunggal Penentu Kemenangan

 Elektabilitas Bukan Faktor Tunggal Penentu Kemenangan

FAKTOR elektabilitas bukanlah satu-satunya penentu kemenangan dalam pilkada. Ini hanya menjadi petunjuk agar para calon memahami di mana lumbung suara terbesarnya. “Kalau kita melihat pertarungan elektoral dalam Pilkada, harus bertumpu pada elektabilitas. Tapi perlu dipahami bahwa itu bukan merupakan satu- satunya faktor penentu kemenangan. Setidaknya, survei bisa menjadi petunjuk agar para calon memahami di mana lumbung suara terbesarnya,” ujar pengamat politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago.


Namun, ia menilai peluang La Nyalla Mattalitti memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 cukup besar, mengingat tingkat elektabilitas mantan Ketua Umum PSSI itu sebesar 13%. "Elektabilitas La Nyalla sebesar 13% menurut hasil survei itu cukup bagus. Paling tidak itu merupakan modal dia dalam menjaring dukungan lebih besar, mengambil empati, dan menggali potensi yang belum tergarap dengan baik,” ujar Pangi di Jakarta, Jumat (20/7).

Mengenai kriteria sosok pemimpin, dikatakan Pangi memiliki perbedaan di masing- masing daerah tergantung dari pendekatan yang dilakukan oleh calon gubernur kepada masyarakat. Kalau sejumlah kandidat memiliki latar belakang politisi, La Nyalla satu-satunya kandidat cagub Jatim yang berlatar belakang pengusaha. Kondisi itu bisa menjadi kekuatan tersendiri karena dia dianggap lebih memahami persoalan ekonomi. Di sisi lain masyarakat sudah mengetahui kasus yang sempat menimpa La Nyalla sudah clear dan berdasarkan keputusan MA ia dinyatakan tak bersalah.

Pangi mengimbau agar La Nyalla melakukan beberapa langkah untuk memompa elektabilitasnya seperti melakukan pendekatan kepada relawan, sering mengadakan kegiatan tatap muka atau mengadakan dialog dengan warga, dan juga mendekati komunitas-komunitas di Jatim. “Siapkan strategi bagaimana bisa mendulang suara dengan pendekatan dari segi relawan, mesin partainya, lalu kemampuan bertatap muka atau menghadiri dialog dengan warga. Kemudian mendekati komunitas apakah itu komunitas petani, pedagang, nelayan, atau kelompok-kelompok yang punya pengaruh besar di Jawa Timur,” paparnya.


Sebelumnya LKPI (Lembaga Konsultan Politik Indonesia) merilis bahwa La Nyalla memiliki tingkat keterpilihan sebanyak 13,1% mengalahkan Khofifah Indar Parawansa (Mensos) 12,3%, dan Saifulah Yusuf (Wagub Jatim) 11,2%. (OL-4) : Sumber : oleh Panca Syurkani; http://mediaindonesia.com/ news/read/114174/elektabilitas-bukan-faktor-tunggal-penentu-kemenangan/2017-07-22)

Thursday, March 23, 2017

Selisih Perolehan Suara Tetap Menentukan



Selisih Perolehan Suara Tetap Menentukan

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ambang batas selisih perolehan suara masih akan tetap menjadi penentu dalam memutuskan apakah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan akan dihentikan atau diteruskan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi putusan perselisihan hasil pemilihan yang sudah dikeluarkan MK pada pilkada serentak 2015.
Hingga Senin (27/2) petang, ada 22 permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diterima MK. Secara proporsional, jumlah ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendaftaran sengketa PHPU pilkada serentak 2015. Saat itu, lebih dari 100 permohonan diterima MK hingga empat hari setelah penetapan hasil rekapitulasi suara.

Terkait dengan jumlah permohonan yang relatif lebih rendah daripada 2015, Ketua MK Arief Hidayat, di Jakarta, menuturkan, putusan MK pada pilkada serentak 2015 sudah menjadi semacam rekayasa sosial yang mengatur pola perilaku kontestan dalam pilkada. Sepanjang tidak memenuhi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mereka merasa tidak lagi perlu mengajukan sengketa ke MK. “Sebab, pasti tidak memenuhi syarat persentase yang ditentukan Undang-Undang Pilkada. Kalau tidak terpenuhi, mereka sadar percuma ke MK,” katanya.
Sesuai Pasal 158 UU Pilkada, peserta pilkada bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke MK jika memenuhi ambang batas selisih suara paling banyak 0,5-2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi atau kabupaten/kota. Besaran persentase ini diatur UU sesuai dengan jumlah penduduk di daerah itu.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, hanya ada tujuh daerah yang memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan sengketa PHPU, yakni Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Maybrat (Papua Barat), Bombana (Sulawesi Tenggara), Takalar (Sulawesi Selatan), Gayo Lues (Aceh), Kota Salatiga (Jawa Tengah), dan Kota Yogyakarta (DIY).
Meskipun sudah ada kalkulasi itu, KPU tetap menghormati keputusan kandidat untuk mengajukan permohonan. Komisioner KPU, Ida Budhiati, menuturkan, karena permohonan sudah diajukan, MK lebih berkompeten untuk memutus sengketa PHPU. Menurut dia, jika MK mengacu pada ketentuan syarat formal, seperti ambang batas selisih perolehan suara, jumlah perkara yang berlanjut pada pemeriksaan persidangan akan relatif kecil.
“Berapa pun jumlah perkara yang lanjut pada tahap pemeriksaan persidangan tetap punya bobot tanggung jawab yang sama besarnya dengan perkara yang ditangani pada tahap pemeriksaan pendahuluan,” katanya

Namun, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, tetap berharap MK tidak semata-mata menilai permohonan dari sisi pemenuhan syarat formal. Dia menilai, hal itu bisa bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu. “Kalau ada persoalan substansial dan punya signifikansi suara, MK semestinya memeriksa lebih lanjut permohonan itu walau ada selisih suara yang jauh,” kata Fadli. ( Sumber : Harian Kompas 28 Februari 2017,Gal)

Wednesday, March 8, 2017

Catatan Pilkada Serentak 2017: Pilkada Masih Jauh Dari Harapan

Catatan Pilkada Serentak 2017: Pilkada Masih Jauh Dari Harapan
Oleh Yunarto Wijaya   

Pilkada serentak 2017 harus diakui menempatkan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi primadona. Ingar-bingarnya mewarnai pemberitaan di media massa dan percakapan di media sosial. Dua pilkada lain yang biasanya juga mendapat atensi tinggi di tingkat nasional, Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Banten dan Aceh, kali ini harus rela tertepikan. Padahal, dinamika kontestasinya tak kalah menarik. Keriuhan Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah berlangsung sebelum masa pilkada dimulai. Faktor kepemimpinan yang ditautkan dengan wacana primordialisme menjadi bahan baku utamanya. Dan, hoaks menjadi bumbu terpentingnya.

Ketika kandidat mengerucut pada tiga pasangan calon (Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno), sempat muncul harapan bahwa isu primordialisme akan tersisih. Namun, harapan itu nyatanya tak berpijak. Para penantang seolah-olah ikut “menikmati”-nya dan ini diimbuhi blunder komunikasi yang dilakukan petahana.
Pilgub DKI kian tinggi daya tariknya karena kemudian juga dimaknai sebagai ajang pertarungan tak langsung para elite politik nasional, persisnya antara Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri. Bahkan, ada yang beranggapan pilkada ini lanjutan dari Pilpres 2014. Ada pula yang menilainya pemanasan menjelang 2019. Singkatnya, pilkada ini menjadi beraroma pilpres. Meski menarik, Pilkada DKI bukanlah satu-satunya fenomena penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak tingkat daerah kedua di Tanah Air. Dari pemberitaan dan pengamatan lapangan, pilkada serentak 2017 masih diwarnai berbagai masalah lama. Akibatnya, pilkada tak sepenuhnya memadai sebagai ruang bersama bagi warga menentukan ke mana pembangunan daerahnya akan diarahkan dan siapa yang akan jadi pengelolanya.

Trilogi masalah

Di sejumlah tempat, termasuk Jakarta, ada trilogi masalah berulang yang terutama berpotensi mendistorsi atau sekurang-kurangnya memengaruhi hasil pilkada. Trilogi yang dimaksud adalah netralitas dan profesionalitas penyelenggara, daftar pemilih, serta politik uang. Netralitas dan profesionalisme penyelenggara, termasuk pengawas pemilu, terus menjadi sorotan. Di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, seleksi pemilihan komisionernya semakin ketat. Namun, tak terhindarkan, selalu saja ada dugaan mereka berpihak. Dalam kasus Pilgub DKI, misalnya, penyelenggara dianggap kurang menerima masukan masyarakat ketika memilih panelis ataupun moderator debat. Sebaliknya, di Banten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dianggap abai terhadap maraknya politik uang.
Titik persoalan utama yang kurang diperhatikan adalah pada tingkat eksekutor lapangan, khususnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ataupun panwas tingkat kecamatan. PPS dan KPPS pada pilkada serentak masih dipilih dengan aturan lama (berdasarkan usulan kepala desa atau lurah setempat) dan bukan seleksi terbuka sebagaimana diamanatkan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Meski melalui seleksi terbuka dapat diperoleh pelaksana yang lebih profesional, faktor netralitas relatif sulit diprediksi. Selalu ada berbagai kemungkinan, pelaksana terpilih menjadi tidak netral. Karena itu, KPU kabupaten/kota ke depannya harus memiliki instrumen untuk memonitor dan indikator yang jelas untuk mengganti petugas yang bermasalah tanpa menimbulkan keributan baru. Pada pilkada serentak 2017, masalah daftar pemilih kian melebar. Masalah berulangnya, sejumlah pemilih tak terdaftar atau sebaliknya ditengarai ada pemilih siluman. Lebih dari sebelumnya, keluhan tak mendapat undangan untuk memilih (Formulir C1) lebih mengemuka. Terlebih ketika mereka juga merasa dipersulit di TPS. Akibatnya, hak memilih mereka terampas. Ini terjadi terutama ketika KPPS setempat atau yang lebih tinggi terindikasi tak netral.

Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) dan Formulir C1 ini bisa diminimalkan jika ada upaya diseminasi informasi daftar pemilih yang lebih intensif. Selama ini, (calon) daftar pemilih hanya diumumkan di tempat-tempat tertentu atau dipasang di TPS. Secara individu, setiap pemilih bisa memeriksa namanya melalui situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Persoalannya, tak semua KPU kabupaten/kota memiliki situs atau menyediakan fasilitas untuk keperluan tersebut.

Ke depan, kisruh daftar pemilih dapat dikurangi dengan dua hal. Pertama, ada ketersediaan informasi semua pemilih yang dipilah menurut rukun tetangga (RT) di laman KPU setempat. Kedua, daftar yang sama juga dibagikan pada tingkat RT untuk didistribusikan kepada warganya. Berdasarkan daftar ini, warga bisa memantau kemungkinan adanya pemilih yang tak dikenal atau malah tak terdaftar. Lebih dari itu, pemilih terdaftar yang tak mendapat Formulir C1 dapat menggunakan daftar ini sebagai penggantinya.

Meski aturan politik uang sudah semakin ketat, nyatanya politik uang dilaporkan masih terjadi. Menurut Bawaslu, ada 600 laporan dugaan praktik politik uang. Namun, pembuktiannya tak mudah. Terlebih, kandidat atau pendukungnya kian kreatif mengemas politik sogokan ini dalam rupa-rupa bentuk, mulai dari kupon hingga pemberian barang melalui pihak ketiga. Politik uang tak mudah dihalangi karena permintaan akan hal ini masih ada. Pemilih ada yang melihatnya sebagai kesempatan untuk dapat rezeki tambahan. Namun, ada pula yang menganggapnya kewajaran, bahkan keharusan. Dari sisi kandidat, terkadang ini dilakukan sekadar untuk mengimbangi manuver lawan agar suaranya tak tergerus secara signifikan. Melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak saja butuh biaya sangat besar, tetapi juga diragukan efektivitasnya. Namun, harus diakui, dalam segmen atau wilayah tertentu, politik uang bisa sangat efektif mengalihkan suara pemilih. Dan, bisa jadi kunci pemenangan ketika persaingan berlangsung ketat. Dengan bekal dua informasi ini saja, Panwaslu ataupun pemantau pemilu dapat bekerja lebih efektif untuk mencegah terjadinya praktik politik uang.
Menggugurkan kewajiban
Selain trilogi masalah di atas, dalam beberapa aspek penyelenggaraan pada tahun ini terkesan KPUD masih sekadar menggugurkan kewajiban. Padahal, jika dilaksanakan secara saksama, niscaya dapat meningkatkan kualitas kepemiluan. Aspek penyelenggaraan yang dimaksud adalah pertama, terkait informasi pilkada. Perubahan format kampanye membuat paparan pemilih terhadap penyelenggaraan pilkada ataupun kontestan menjadi berkurang. Penyelenggara pemilu terlihat kurang memperhatikan aspek ini. KPUD, umpamanya, terlihat kurang memanfaatkan medium seperti laman resminya.
Dalam beberapa upaya penelusuran, masih ditemui ada KPUD yang lamannya sulit diakses atau memang tak tersedia. Jika pun ada, tak sedikit yang tak menginformasikan tentang pasangan calon, dan seperti sudah disebut, juga informasi terkait daftar pemilih. Selain itu, masih sangat jarang laman penyelenggara pemilu di daerah yang menunjukkan adanya kesinambungan data dari pilkada/pemilu sebelumnya. Padahal, jika KPUD mampu menyediakan aliran informasi yang lengkap dan terperbarui, ini akan sangat membantu pemilih, jurnalis, dan juga pasangan calon yang berkontestasi.
Untuk wilayah yang akses internetnya masih rendah, KPUD ke depan perlu mendorong aliran informasi yang menyebar hingga tingkat RT lewat penyebaran semacam buletin yang menjelaskan tahapan pelaksanaan dan tentu saja informasi tentang pasangan calon serta pelaksana pemilu di PPS ataupun KPPS.
Akan sangat baik jika dalam buletin juga dapat sedikit dimodifikasi per wilayah sehingga mencantumkan pula nama personel penyelenggara ataupun pengawas, terutama di tingkat kecamatan atau lebih rendah. Dengan informasi ini, pemilih bisa melakukan rekonfirmasi jika tak mendapat Formulir C1 atau hendak melaporkan adanya politik uang, umpamanya. Kedua, prosesi debat kandidat tetap tak banyak perubahan. Dengan format seperti sekarang, kandidat tak dapat maksimal mengeksplorasi gagasan sendiri dan menyanggah argumentasi kompetitor. Akibatnya, pemilih juga kurang dapat pemahaman utuh tentang gagasan kandidat. Ke depan, perlu dipertimbangkan perubahan dan atau penambahan format debat yang lebih fokus pada satu isu yang spesifik. Selain itu, juga memberikan keleluasaan kandidat untuk memaparkan gagasan dan menyanggah gagasan kompetitornya. Dengan kata lain, jika pun ada moderator, perannya minimalis.
Syarat penting dari debat tipe ini adalah penetapan tema merupakan kesepakatan bersama dengan kandidat dan bukan ditentukan sepihak oleh KPUD atau panelis. Ini untuk mencegah tudingan ketaknetralan dan untuk mendapatkan tema yang bisa menjadi pembeda utama di antara para kontestan. Belajar dari Pilkada Jakarta, prosesi debat bisa menjadi ajang bagi pemilih mempelajari kandidat dan juga isu-isu yang dilontarkan. Karena itu, ke depan, KPUD perlu mempertimbangkan penambahan frekuensi debat dan atau memperluas kegiatan debat yang menghadirkan representasi resmi dari setiap kandidat sebagai peserta.
Ketiga, terkait pelaporan dana kampanye. Sejauh ini, terkesan pelaporan dana kampanye dan tindak lanjutnya sekadar “menggugurkan kewajiban” yang diamanatkan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, KPUD sewajarnya membuka laporan itu kepada publik. Dan, ini diinformasikan secara saksama. Dengan cara ini, akan ada dorongan bagi publik untuk ikut menilai dan memberikan masukan. Keterbukaan dana kampanye ini menjadi penting agar pemilih juga menjadi lebih memahami siapa yang memberikan dukungan kepada kandidat. Informasi ini dapat jadi masukan bagi pemilih untuk mempertimbangkan kemungkinan kebijakan yang akan diambil seorang kandidat jika kelak terpilih.Penanganan pelaporan dana kampanye ini sudah saatnya ditempatkan dalam posisi penting, bukan lagi sekadar untuk memenuhi persyaratan. Karena itu, kandidat harus secara berkala melaporkannya, tidak hanya menjelang akhir pemilu.
Calon tunggal
Selain rangkaian masalah di atas, rezim pilkada serentak sejak 2015 diwarnai kehadiran calon tunggal. Pada 2017, jumlahnya kurang dari 10 persen. Persisnya, sembilan pasangan dari 94 pilkada tingkat kabupaten/kota atau sembilan dari 101 pilkada secara keseluruhan. Fenomena hadirnya calon tunggal tak diinginkan, tapi dimungkinkan. Karena itu, telah mengemuka usulan untuk memagarinya. Misalnya, melalui persyaratan maksimal jumlah partai politik yang bisa mengusung satu pasangan calon. Aturan ini dapat dianggap melampaui hak prerogatif yang dimiliki parpol untuk mengusung atau tidak mengusung kandidat tertentu.
Sebagai jalan tengah, bisa dipertimbangkan memperberat persyaratan pemenangan bagi calon tunggal. Misal saja, memberikan ambang batas bawah jumlah pemilih yang mencoblos dan menetapkan batasan minimal untuk bisa dinyatakan menang dari kotak kosong. Perberatan persyaratan ini akan memaksa kandidat untuk lebih berinteraksi dengan para pemilih. Pada saat yang sama, KPUD harus memberikan ruang bagi warga untuk mempromosikan memilih kotak kosong.
Beberapa catatan dan usulan perubahan ini diajukan dengan maksud utama mendorong pilkada sebagai ruang yang kondusif bagi pemilih dan juga kandidat. Pemilih bisa lebih saksama mempelajari kandidat, pun sebaliknya kandidat bisa lebih terfasilitasi mengeksplorasi gagasan-gagasannya. Catatan ini sejatinya juga bukan hal yang terlalu baru. Kini kembali dilontarkan sebagai ajakan agar pembentuk UU ataupun KPU(D) lebih berorientasi pada kebutuhan pemilih (dan juga kandidat). Bagaimanapun, pilkada adalah momen bagi pemilih dan kontestan, penyelenggara adalah pelayannya.

Yunarto Wijaya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia (Sumber : Harian Kompas -9 Maret 2017)



Monday, February 27, 2017

Pembiaran Praktik Curang di Pilkada

Pembiaran Praktik Curang di Pilkada

Oleh Asrinaldi Asril 
  
Ancaman terhadap proses demokrasi elektoral yang perlu mendapat perhatian adalah terjadinya kecurangan yang sengaja dilakukan untuk memenangkan calon tertentu. Kecurangan (election fraud) terjadi tak hanya dalam pilkada serentak yang baru saja dilaksanakan, tapi hampir di setiap pemilu.  Seakan-akan kecurangan ini menjadi bagian dari strategi pamungkas untuk memenangkan calon tertentu ketimbang menggunakan cara yang dibenarkan oleh undang-undang guna mendapatkan suara pemilih.
Padahal, pilkada ini merupakan refleksi kesepahaman antar-individu di ranah publik untuk memberi legitimasi pemimpin yang terpilih berdasarkan prinsip jujur dan adil. Sangat di sayangkan jika itu harus dinodai dengan cara-cara di luar aturan yang telah disepakati.  Umumnya kecurangan dilakukan secara sistematis dengan modus “seolah-olah” ini terjadi karena kesalahan administrasi pilkada atau kelalaian penyelenggara.  Pilihan alasan ini dimaksudkan agar tak ada protes dan tuntutan yang berlebihan sehingga dapat membatalkan kemenangan calon yang melakukan kecurangan tersebut.

Tidaklah mengherankan jika dalam setiap pilkada yang muncul adalah tudingan terjadinya kecurangan oleh pihak tertentu.  Dampaknya muncul sikap penafian terhadap hasil pilkada dari pihak yang merasa dicurangi.  Yang paling ekstrem, akan mencetuskan penolakan terhadap keputusan KPU disertai dengan kerusuhan massa dan kekerasan yang melibatkan pendukung calon yang kalah.  Dalam catatan sejarah pilkada di Indonesia, kerusuhan yang terjadi selalu diawali dengan perilaku curang.
Sangat mengherankan, antusiasme publik mengikuti pilkada justru harus dicederai dengan perbuatan curang oleh kelompok tertentu. Kelompok ini jelas memiliki hubungan dengan tim pemenangan calon kepala daerah.  Idealnya, kecurangan dalam pilkada dapat dicegah karena setiap tahapan pemilihan yang dilaksanakan selalu diawasi, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga ke penghitungan suara.  Namun, mengapa masih saja terjadi kecurangan tersebut?
Penyebab dan penegakan hukum
Paling tidak ada empat faktor yang berkaitan langsung dengan perbuatan curang tim pemenangan calon kepala daerah. Pertama, rendahnya tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pelaksanaan demokrasi elektoral yang menjadi pilihan masyarakat.  Sungguh disayangkan, komitmen bersama yang sudah terbangun selama ini, yaitu menolak dikembalikannya sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, harus dihancurkan oleh perbuatan curang ini.
Sangat jelas perbuatan curang itu telah memberikan pengaruh buruk pada perkembangan demokrasi di Indonesia.  Tanpa disadari, kepercayaan masyarakat terhadap pilkada akan menurun.  Jika ini yang terjadi, tentu suatu kemunduran dalam berdemokrasi yang sudah kita rasakan sejak pemerintahan Orde Baru mundur dari kekuasaan politiknya.

Kedua, tidak profesionalnya penyelenggara pilkada. Profesionalisme ini dapat dilihat dari kemampuan penyelenggara melaksanakan tugas kepemiluannya mulai dari tingkat KPPS hingga ke komisioner dalam melaksanakan tahapan pilkada. Dari pengamatan sekilas, refleksi ketidakprofesionalan ini dapat dilihat dari keberpihakan penyelenggara kepada calon tertentu. Indikasi lain adalah kurangnya surat suara sehingga pemilih tak dapat menggunakan suaranya, penggunaan data orang lain untuk mencoblos, adanya pemilih ganda, migrasi pemilih ke TPS di luar domisili mereka, tidak tersebarnya formulir C6 untuk masyarakat, dan manipulasi hasil penghitungan suara.
Memang tak mudah mencari penyelenggara yang profesional dan mampu melaksanakan pekerjaannya sampai selesai sesuai ketentuan yang ada, terutama di tingkat KPPS.  Sialnya, justru tingkat KPPS inilah yang cenderung terabaikan dan luput dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Padahal, KPPS adalah titik krusial terjadinya kecurangan dalam pilkada. Walaupun ada antisipasi untuk menurunkan praktik kecurangan dengan melibatkan saksi, sering kali praktik manipulatif yang dilakukan penyelenggara sulit diketahui publik.
Ketiga, hasrat besar tim sukses untuk memenangkan calonnya dengan segala cara. Hal ini terjadi karena adanya “kontrak” yang harus dilaksanakan agar mereka mendapat “bagian” dari kemenangan yang dicapai calon kepala daerah yang mereka dukung. Akibatnya, politik menghalalkan segala cara akan dilakukan, termasuk menafikan aturan perundang-undangan dan melakukan intimidasi kepada pemilih.
Selain itu, modus mendatangkan pemilih siluman dan melakukan politik uang juga sering ditemukan.  Celakanya, calon kepala daerah yang diharapkan bisa mencegah perbuatan curang tim pemenangan ini cenderung pasif dan menerima apa pun yang akan dilakukan oleh timnya agar bisa menang dalam pilkada.
Keempat, lemahnya pengawasan dan tidak adanya upaya penegakan hukum bagi yang melanggar aturan pilkada secara optimal. Banyak kecurangan dilaporkan masyarakat dan menjadi temuan panitia pengawas pilkada, tetapi jarang ditindaklanjuti menjadi kasus hukum yang berimplikasi pada pemidanaan. Bagi pelaku sendiri, keadaan ini tentu menguntungkan sehingga tidak ada rasa takut dan rasa bersalah ketika berbuat curang dalam pilkada berikutnya.
Praktik curang ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada. Tindakan pencegahan harus dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara, tetapi juga masyarakat yang menjadi aktor utama keberhasilan pelaksanaan pilkada.  Membangun kesadaran politik masyarakat menjadi salah satu cara mencegah munculnya kecurangan ini.  Paling tidak, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan menutup celah bagi sejumlah pihak yang ingin merusak sistem demokrasi yang sudah terbangun ini.
 Apalagi, dalam waktu dekat juga akan berlangsung pilkada putaran kedua di DKI Jakarta yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga pada bulan Juni 2018. Idealnya, harus ada upaya sungguh-sungguh untuk meniadakan kecurangan ini agar kepercayaan publik terhadap pilkada sebagai mekanisme memilih pemimpin secara jujur dan adil tetap terpelihara.


Asrinaldi Asril  Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas ( Sumber : Kompas, 27 Februari 2017)