Cinta Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa

Cinta Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa
Jumlah halaman-355 halaman
ISBN-978-602-1062-80-7
Cetakan ke-3

Mencintai Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa bermakna menjaga kedaulatan Negara dengan cerdas di meja-meja perundingan perbatasan. Para juru runding memahami benar perbatasannya.Mencintai Ujung Negeri juga bermakna mencintai wilayah Perbatasan dan menjadikannya halaman Depan Bangsa.Untuk mewujudkan rasa cinta di ujung negeri sejatinya, diperlukan sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut. Penegasan perbatasan kita dengan sepuluh negara tetangga hingga kini belum ada satupun yang sudah selesai dan juga punya berbagai masalah.

Membangun perekonomian perbatasan kata kuncinya adalah membuka isolasi dengan membangun infrastruktur seperti jalan paralel perbatasan dan kemudian menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dan itu kini tengah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.Kini pemerintah sudah berpihak secara jelas. Memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan membuka jalan paralel perbatasan, memperbaharui sarana dan fasilitas PLBN, menkoneksikannya dengan Tol laut dan Tol Udara, sehingga terbuka lebar bagi tumbuhnya kota-kota khusus perbatasan. Kota yang mampu membawa produk Indonesia dapat bersaing dengan produk negara-negara tetangga. Pemerintah juga menghendaki agar TNI dan Polri melakukan Gelar Ulang kekuatannya agar wilayah perbatasan bisa lebih menjanjikan dengan rasa aman.

Mencintai Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa bermakna menjaga kedaulatan Negara dengan cerdas di meja-meja perundingan perbatasan. Para juru runding memahami benar perbatasannya.Mencintai Ujung Negeri juga bermakna mencintai wilayah Perbatasan dan menjadikannya halaman Depan mewujudkan rasa cinta di ujung negeri sejatinya, diperlukan sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut. Penegasan perbatasan kita dengan sepuluh negara tetangga hingga kini belum ada satupun yang sudah selesai dan juga punya berbagai masalah.

Membangun perekonomian perbatasan kata kuncinya adalah membuka isolasi dengan membangun infrastruktur seperti jalan paralel perbatasan dan kemudian menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dan itu kini tengah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Kini pemerintah sudah berpihak secara jelas. Memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan membuka jalan paralel perbatasan, memperbaharui sarana dan fasilitas PLBN, menkoneksikannya dengan Tol laut dan Tol Udara, sehingga terbuka lebar bagi tumbuhnya kota-kota khusus perbatasan. Kota yang mampu membawa produk Indonesia dapat bersaing dengan produk negara-negara tetangga. Pemerintah juga menghendaki agar TNI dan Polri melakukan Gelar Ulang kekuatannya agar wilayah perbatasan bisa lebih menjanjikan dengan rasa aman.

Dengan adanya BNPP maka salah satu yang diharapkan darinya adalah mewujudkan perbatasan menjadi sebuah lokomotive ekonomi regional atau Asean yang berpusat di Perbatasan; pembangunan seperti ini sekaligus jadi role model bagaimana wilayah perbatasan di kembangkan dan sekaligus tantangan kepada BNPP. Hanya saja dapatkah BNPP berperan sesuai dengan Visi dan Misinya? Kenapa BNPP? Karena BNPP adalah otoritas pengelola perbatasan, BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 

Dari segi kerja sama regional maka BNPP sejatinya diharapkan jadi fasilitator dalam mempererat para petugas atau pejabat di lingkungan perbatasan dengan negera tetangga. Sebab bagaimanapun sederhananya ekonomi perbatasan yang akan dikembangkan sudah barang tentu dia harus didukung oleh para pelaksana lapangan. BNPP dan Kemlu serta Pemda perbatasan terkait bisa sinergis untuk memuluskan kerja sama dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi perbatasan. Konsep pengembangan ekonomi perbatasan memang menekankan hal seperti itu, yakni memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik.

Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dengan jalan memberikan tempat yang pas di perbatasan serta dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang. 

Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang nyata, menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagai masyarakat dan pemerintah. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.