Masa Kampanye Usai, Mari Sukseskan Pilkada

Kampanye Usai, Masa Tenang Dimulai

Masa tenang yang dimulai Minggu (12/2) hingga hari pemungutan suara, Rabu (15/2), merupakan momentum bagi 310 pasangan calon kepala daerah di 101 daerah yang menggelar pemilihan kepada daerah serentak untuk menurunkan tensi ketegangan. Namun, masa tenang ini perlu juga diwaspadai karena kerap terjadi kampanye terselubung dan politik uang. Sabtu (11/2) merupakan hari terakhir masa kampanye yang berlangsung sejak 28 Oktober 2016. Dengan berakhirnya masa kampanye, masing-masing tim sukses pasangan calon kepala daerah dalam 7 pemilihan gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota wajib menurunkan semua alat peraga di ruang publik.

Selain itu, pasangan calon juga harus menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah setempat. Penyerahan LPPDK harus dilakukan minggu ini.Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, selama masa tenang, baik pendukung, pasangan calon, tim sukses, maupun masyarakat umum, dilarang menggelar aktivitas yang sifatnya dukungan kepada calon. Pelanggaran ketentuan ini berakibat pidana penjara.

”Masa tenang ini memberi kesempatan bagi semua pihak merefleksikan diri dan menenangkan diri. Calon punya kesempatan untuk menurunkan tensi persaingan dan ketegangan. Pemilih juga bisa mempertimbangkan pilihannya,” kata Ketua KPU Juri Ardiantoro. Meski demikian, tim sukses pasangan calon masih dapat mengadakan konsolidasi internal seperti pembekalan saksi sepanjang tidak berbau kampanye. Pembekalan saksi ini, kata Juri, karena tim sukses juga perlu konsolidasi untuk bekerja mengawasi pemungutan dan penghitungan suara.

Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengingatkan agar pengawas pemilu lebih mencermati kemungkinan kecurangan yang dilakukan tim sukses pasangan calon di masa tenang. Setidaknya ada dua bentuk kecurangan yang terjadi di masa menjelang hari pemungutan suara, yakni politik uang dan kampanye terselubung.

Pengalaman Pilkada 2015, kampanye terselubung umumnya dilakukan pasangan calon dengan ”mendompleng” kegiatan sosial. Mereka menghadiri kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, baik organisasi maupun masyarakat. Bentuk politik uang yang selama ini ditemui pemantau JPPR, antara lain, berupa pemberian langsung melalui ”koordinator” dan setelah pemilihan berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan data pelanggaran Bawaslu pada pilkada terdahulu, menurut anggota Bawaslu, Nasrullah, bentuk pelanggaran yang mendominasi selama masa tenang adalah politik uang dan kampanye terselubung.

Oleh karena itu, Bawaslu mewaspadai kampanye terselubung dan politik uang di masa tenang dengan memerintahkan pengawas pilkada di semua tingkatan dan mendorong peran masyarakat untuk ikut mengawasi potensi pelanggaran tersebut. ”Pengawas pemilu wajib menindaklanjuti informasi masyarakat dengan menginvestigasi dan klarifikasi ke lapangan. Jangan pandang bulu menerapkan pidana pemilu kepada pelanggarnya,” kata Nasrullah.

Masih gamang

Sementara itu, meski pilkada memasuki masa tenang, sebagian masyarakat Aceh masih merasa gamang. Mereka ingin memilih dengan tenang dan tanpa intimidasi. Syukri (49), warga Desa Pasi Lhok, Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, mengatakan, pada pilkada sebelumnya, dia mendapatkan tekanan dari sekelompok orang untuk memilih calon tertentu. ”Katanya kalau di desa ini tidak menang, bantuan tidak akan diberikan,” ujar Syukri.

Untuk itu, pada pilkada kali ini, Syukri ingin memilih dengan hati nurani tanpa ada tekanan dari orang lain. ”Saya sama anak beda pilihan, tetapi saya tidak pernah paksa harus ikut pilihan saya,” ujarnya. Warga Pidie lainnya, Khairil (35), menuturkan, pada pilkada lalu keluarganya menjadi sasaran ”serangan fajar”. Selembar uang pecahan Rp 50.000 yang dimasukkan dalam plastik kecil bersama kartu nama calon tertentu membuatnya tak tenang.

”Saya mau kasih balik tidak tahu siapa yang menyelipkan uang itu ke bawah pintu rumah,” kata Khairil. Seperti pernah dilaporkan Ketua Panitia Pengawasan Pemilih (Panwaslih) Aceh Samsul Bahri, politik uang dan intimidasi jelang pencoblosan berpotensi terjadi di wilayahnya. Misalnya, panitia pengawas mulai menemukan pelanggaran seperti pembagian gula kepada warga (Kompas, 6/2).

Oleh karena itu, Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Roby Syah Putra, menyatakan, pada masa tenang ini, pihaknya akan lebih cermat dengan politik uang dan kampanye terselubung. ”Saya berharap kandidat patuhi aturan dan biarkan warga memikirkan siapa yang tepat dipilih,” kata Roby.

Jaga ketertiban

Di Yogyakarta, DIY, memasuki masa tenang pilkada, dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta menyatakan komitmennya untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. ”Kami siap menciptakan Pilkada Kota Yogyakarta aman, tertib, dan damai demi terwujudnya kebaikan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata calon wali kota Yogyakarta, Imam Priyono, yang berpasangan dengan Achmad Fadli saat deklarasi Jogja Damai.

Imam juga menambahkan, sampai sekarang, ia dan tim pendukung tidak menerima laporan mengenai ancaman atau hasutan terkait pelaksanaan pilkada. Dia berharap, kondisi semacam itu bisa dijaga hingga hari pencoblosan. Calon wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menambahkan, pihaknya berkomitmen menjauhi upaya keji, intimidasi, kekerasan, dan fitnah dalam Pilkada Yogyakarta. Haryadi yang berpasangan dengan Heroe Poerwadi juga mengatakan, pihaknya menolak segala bentuk praktik politik uang. ”Saya berharap tim kampanye kami terus menjaga ketertiban dan kesantunan selama masa tenang,” tuturnya.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian, mengatakan, pihaknya mengimbau dua pasangan calon wali kota Yogyakarta beserta tim pendukungnya untuk tidak melakukan kampanye selama masa tenang pilkada. Larangan itu juga mencakup aktivitas kampanye melalui media sosial. ”Kami juga akan memantau akun media sosial pasangan calon,” katanya.

Larangan mengawasi TPS

Terkait dengan masa tenang, Kepolisian Negara RI mengharapkan seluruh pihak dapat menghormati masa tenang Pilkada 2017 dengan ikut menjaga keamanan dan kesejukan hingga hari pemungutan suara pada Rabu mendatang. Untuk itu, Polri meningkatkan keamanan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan pelanggaran dan memperkuat patroli siber untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong yang bermuatan politik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rikwanto mengatakan, pada masa tenang diharapkan tidak ada lagi kegiatan yang bernuansa kampanye. Ia berharap, seluruh pihak, terutama pasangan calon kepala daerah, menghormati hak masyarakat yang dijamin kebebasannya untuk menentukan pilihan calonnya. ”Dalam kampanye, pasangan calon kepala daerah telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan program. Akan tetapi, setelah masa kampanye, masyarakat jangan sampai terganggu, sehingga pada 15 Februari mendatang semua kembali ke jati diri,” ujar Rikwanto.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul menambahkan, pihaknya melakukan pengawasan terkait penyebaran informasi terkait kampanye di media sosial. Polri akan berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran situs atau akun media sosial yang menyebarkan konten kampanye pada masa tenang.

”Bagi akun media sosial yang menyebarkan informasi yang melanggar Undang-Undang Pilkada akan kami rekomedasikan untuk diblokir. Kami juga memantau beberapa akun yang dianggap melanggar UU Pilkada,” kata Martinus. Terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye dan masa tenang, Rikwanto meminta masyarakat segera melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian atau penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu dan Panwaslu.

Polri juga akan melarang setiap kelompok masyarakat yang tanpa izin berbondong-bondong ikut mengawasi saat proses pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang terindikasi mengintimidasi dan mengancam setiap calon pemilih yang akan menjalankan haknya. ”Pengawas telah diatur oleh KPU yang berasal dari saksi tiga calon gubernur. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang ikut hadir di tempat pemungutan suara. Kalau melanggar, kami akan mengamankan,” kata Rikwanto.

Sementara itu, aksi 112 yang menghadirkan massa dan ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, berjalan aman dan lancar. Massa yang datang sejak Jumat (10/2) malam dari sekitar Jakarta terus berada di masjid hingga siang kemarin. Selain zikir, massa juga mendengarkan tausiah.

Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, dan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, hadir dalam acara zikir dan tausiah nasional tersebut. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen M Iriawan yang hadir dalam keterangan pers di Masjid Istiqlal menyatakan terima kasihnya kepada massa yang telah melakukan kegiatan zikir dan tausiah nasional secara tertib dan lancar.

Ditanya pers terkait dugaan aksi kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis saat meliput acara tersebut, Iriawan berjanji akan menindaklanjutinya. Sebelumnya, saat menjadi Inspektur Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Tahap Pemungutan Suara dilanjutkan show off force di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Iriawan menegaskan akan bersama-sama dengan aparat keamanan lainnya menjaga keamanan dan kelancaran masa tenang dan saat pemungutan suara di Ibu Kota.

Apel kesiapsiagaan itu juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Panglima Kodam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana, dan jajaran aparat keamanan lainnya. ( Sumber : Kompas, 12 Februari 2017, Gal/San/Ain/Hrs/Ire/Wad/Win)

Anugrah Demokrasi: Plt Gubernur DKI Siapkan Hadiah Anugerah Demokrasi

 

DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono yang baru sehari mejabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta berinisiatif untuk mengapresiasi warga yang berpartisipasi dalam pilkada melalui Anugerah Demokrasi. Penghargaan itu akan diberikan kepada setiap kelurahan."Kalau perlu kita buat penghargaan kepada kampung atau kelurahan yang memiliki partisipasi tinggi (dalam pilkada), namanya Anugerah Demokrasi. Nanti yang menilai biar Komisi Pemilihan Umum saja," ujarnya saat berkunjung ke Kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (28/10).

Menurutnya, indikator penilaian bisa dari persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) pada 15 Februari 2017. Jumlah pelanggaran yang terjadi di setiap kelurahan juga bisa menjadi indikator penilaian."Semakin tinggi persentase kehadiran warganya untuk menggunakan hak pilih, semakin baik nilainya. Dihitung juga apakah kelurahan itu melakukan pelanggaran atau tidak," jelasnya.

Penghargaan berupa Anugerah Demokrasi, imbuhnya, akan dilaksanakan pascapilkada serentak 2017. Wacana bermotif memacu semangat masyarakat untuk menggunakan hal pilih itu mendapat sambutan positif dari Ketua KPU DKI Soemarno. KPU DKI, ucap Soemarno, menargetkan jumlah partisipasi masyarakat Jakarta pada Pilkada 2017 sebesar 77,5% atau lebih tinggi daripada realisasi partisipasi pada Pilkada 2012 sebesar 65%. "Pilkada 2017 kita ingin di atas 70%," cetusnya

Berkenaan dengan itu, Soemarno mendorong perekaman KTP-E di Ibu Kota segera dituntaskan. "Diperkirakan, masih ada sekitar 300 ribu warga yang belum melakukan perekaman KTP-E.

"Dia meminta Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI Bambang Sugiono untuk menindaklanjuti percepatan itu. Namun, jika tidak bisa terkejar, warga bisa menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI. "Saya minta Pak Aspem untuk monitor agar bisa dilakukan percepatan-percepatan. (Aya/Ssr/P-3)
Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/read/74566/plt-gubernur-dki-siapkan-anugerah-demokrasi/2016-10-29

PDI-P Bergabung, Strategi Tim Pemenangan Ahok-Djarot Diubah

PDI-P Bergabung, Strategi Tim Pemenangan Ahok-Djarot Diubah

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johnny G. Plate mengatakan, tim pemenangan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat segera disusun menghadapi Pilkada DKI 2017. Tim pemenangan ini akan disusun dari gabungan empat partai politik, yakni Nasdem, Golkar, Hanura, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)."Struktur tim pemenangan akan dibicarakan, akan kami susun," ujar Johnny ketika dihubungi di Jakarta, Senin (20/9/2016).

Menurut Johnny, penyusunan tim pemenangan dari keempat partai tersebut perlu dilakukan. Pasalnya, perlu penyamaan visi dan program dari masing-masing partai untuk memenangkan Ahok-Djarot. "Setiap partai ini punya resonansi berbeda jadi perlu disusun program dan visi ke depan," kata Johnny.

Rencananya, tambah Johnny, koalisi partai tersebut hari ini (21/9/2016) mendaftarkan Ahok-Djarot ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. "Kita bersama-sama mendaftarkan Ahok-Djarot dulu ke KPUD DKI," ujar Johnny.

Pasangan petahana Ahok-Djarot saat ini memiliki dukungan dengan jumlah 52 kursi DPRD DKI Jakarta. Jumlah tersebut didapatkan dari Nasdem sebanyak lima kursi dukungan dari Nasdem, 10 kursi dari Golkar, dan sembilan kursi dari Hanura. Adapun PDI-P yang terakhir mengusung Ahok-Djarot memiliki 28 kursi.

PDI-P resmi memutuskan kembali mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016)

Ahok Lebih Nyaman Diusung Mega, Ini Kata Novanto

Cagub DKI incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku lebih nyaman dicalonkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Apa kata Ketum Golkar Setya Novanto yang sudah deklarasi mendukung Ahok?"Kita serahkan ke kebijaksanaan saudara Ahok. Tentu kita dari Golkar tetap mendukung," kata Novanto kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/9/2016).

Ahok lebih nyaman diusung Megawati salah satunya karena dia tidak usah repot mencari kebutuhan kampanye. Lalu apakah Golkar juga menjanjikan dana kampanye untuk Ahok?

"Waduh, itu rahasia," katanya.

Novanto kemudian bicara soal cawagub pendamping Ahok yang sampai kini belum diputuskan. "Apapun yang menjadi keputusan saudara Ahok tentu kita akan dukung," ujarnya.Lalu bagaimana kalau akhirnya duet Ahok-Djarot yang diidamkan Golkar gagal karena PDIP memilih mengusung duet Risma-Djarot di Pilgub DKI?

"Kalau memang itu diputuskan Djarot, tentu kita akan berterimakasih. Kita akan melakukan langkah-langkah besar untuk pemenangan saudara Ahok," jawabnya.

(van/erd)

Sumber : http://news.detik.com/berita/3294248/ahok-lebih-nyaman-diusung-mega-ini-kata-novanto

Lewat Sepasang Roti Buaya, Ahok dan Djarot Dilamar Teruskan Pimpin DKI

Sekelompok orang yang menamakan diri sebagai relawan Ahok-Djarot 'melamar' Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Proses melamar itu dilakukan dengan menyerahkan dua buah roti buaya yang merupakan kue khas masyarakat Betawi, kepada Ahok dan Djarot di pendopo Balai Kota DKI. Roti buaya biasanya dibawa untuk lamaran atau acara pernikahan dalam adat Betawi.

"Ini simbol melamar, meminta Pak Ahok dan Pak Djarot berdampingan maju lagi di Pilgub DKI," kata Doddy Matondang, koordinator relawan Ahok-Djarot, di Balai Kota DKI, Senin, 29 Agustus 2016. Doddy mengatakan bahwa roti buaya sudah ia siapkan dari jauh hari. Ia berharap penyerahan roti buaya dapat menjadi pertimbangan para petinggi partai agar kembali mengusung Ahok dan Djarot untuk pemilihan kepala daerah DKI 2017.

Menurut Doddy, kepemimpinan Ahok-Djarot perlu diteruskan agar tercipta stabilitas untuk program pembangunan Jakarta. Sebab itu, Doddy menuturkan, pembangunan berkelanjutan harus diiringi dengan kepemimpinan yang berkelanjutan juga. "Ahok-Djarot kombinasi yang harus dipertahankan," ujarnya. Ahok sendiri tak banyak memberi tanggapan seputar makna pemberian roti buaya itu. Dia juga mengaku tidak mengenal para anggota relawan tersebut. "Aku enggak kenal mereka. Semua orang datang, gua sambut baik," kata dia.

Adapun Djarot menjelaskan bahwa pemberian roti buaya kepada dia dan Ahok merupakan simbol bahwa masyarakat melamar keduanya. Relawan, kata Djarot, menginginkan keduanya tetap memimpin Jakarta untuk periode selanjutnya. Menurut dia, hal itu sah saja dilakukan."Lamaran itu tentu saja kami terima baik, dan kami sampaikan kepada partai. Nanti kami akan proses mekanisme partai, lamaran itu," tutur Djarot.

Sumber : Friski Riana- https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/29/078799697/diberi-sepasang-roti-buaya-ahok-dan-djarot-dilamar

Basuki Nilai KPU Siap dan Profesional

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yakin Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI cukup profesional dalam menjalankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017 mendatang. Semua kegiatan harus dilakukan secara transparan.

“Saya kira KPU DKI cukup siap dan profesional ya. Kami sudah ketemu 2-3 kali, saya sampaikan semua yang penting dibuat transparan,” kata Basuki, usai pemberian hibah anggaran kepada KPU dan Bawaslu, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/5). Basuki meminta transparansi tidak hanya untuk anggaran saja, tetapi juga untuk pengawasan usai pemilihan berlangsung. Sehingga masyarakat bisa melihat tidak ada kecurangan dalam semua proses pemilihan.

“Terutama sistem pengawasan setelah pemilihan. Supaya orang bisa lihat tidak ada kecurangan, tentu Bawaslu harus bekerja keras,” katanya.Bahkan, Basuki menawarkan agar semua tahapan Pilkada bisa masuk dalam Jakarta Smart City. Tawaran ini bisa menghemat anggaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini juga bisa menghindarkan dari fitnah, karena semua terintegrasi dengan jaringan internet.

“Kami sudah tawarkan Jakarta Smart City. Bawaslu kan tidak bisa membentuk banyak jaringan, dananya terbatas. Karena saya melihat bisa saja, firnah macam-macam. Jadi lebih baik dibuat transparan, seadil mungkin baru orang bisa puas. Ini Jakarta loh disorot habis,” tandasnya. [Beritajakarta]

Sumber: http://ahok.org/berita/news/basuki-nilai-kpu-siap-dan-profesional/

Yang Penting yang Terbaik Lah untuk Pak Ahok

Sejumlah warga di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tampak antusias mendatangi acara yang dilakukan salah satu partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Partai Nasdem di Kelurahan Kebon Bawang, Sabtu (6/8/2016).

Dari pantauan di lokasi, puluhan warga yang mayoritas ibu-ibu datang membawa serta anaknya untuk ikut menghadiri acara tersebut. Bani (45), warga RW 09 Kelurahan Kebon Bawang mengatakan, kedatangannya ke acara tersebut untuk bertemu dengan Ahok.

Bani menjelaskan, ada kabar kalau Ahok akan datang ke Kelurahan Kebon Bawang.

"Saya sih datang aja, kabarnya Ahok mau datang, makanya saya juga datang," ujar Bani di Kelurahan Kebon Bawang, Sabtu sore.

Bani menyebut mengaku sebagai salah satu pendukung Ahok untuk kembali maju pada Pilkada DKI 2017. Menurut Bani, sejumlah perubahan telah dilakukan Ahok. Salah satunya biaya sekolah yang saat ini telah digratiskan.

"Kalau saya sih senangnya sama Pak Ahok anak sekolah gratis, karena KJP (Kartu Jakarta Pintar). Udah gratis, dapat uang lagi, dua kali untungnya," ujar Bani.

Tak hanya Bani, Inoh, warga RW 09 juga mengaku mendukung Ahok karena saat ini akses berobat di Jakarta menurutnya sangat mudah dijangkau.

"Sekarang kan BPJS gratis, pokoknya apa-apa gratis deh mas," ujar Inoh.

Saat ditanyakan terkait Ahok yang lebih memilih jalur partai politik dibanding jalur independen, Bani dan Inoh mengaku tidak mempermasalahkan pilihan Ahok itu. Yang paling penting, kata mereka kalau Ahok bisa kembali maju pada Pilkada DKI.

"Parpol juga baik kok, tapi yang penting yang terbaik lah untuk Ahok," ujar Bani.

Ketua Pantia penyelenggara acara tersebut, Prio, mengatakan akan ada sejumlah tokoh yang datang pada acara itu, seperti Ketua Tim Pemenang Ahok pada Pilkada 2016, Nusron Wahid dan relawan pendukung Ahok yaitu "Teman Ahok".

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/06/16420381/.yang.penting.yang.terbaik.lah.untuk.pak.ahok.